PBNU Bahas Politisasi Agama hingga Sampah Plastik Saat Munas

Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal membahas 9 masalah kekinian umat dalam Munas Alim Ulama. Dari fenomena politisasi agama hingga sampah plastik.

"Temanya 'Memperkuat Ukhuwah Wathoniyah untuk Kedaulatan Rakyat'," tutur Ketua PBNU Marsudi Syuhud saat berkunjung ke detikcom, Jumat (18/1/2019).

Marsudi memaparkan dalam Munas Alim Ulama NU yang bakal digelar di pondok pesantren yang diasuhnya, Ponpes Miftahul Huda Al Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat ini bakal dibahas masalah-masalah kekinian umat.

"Bukan cuma masalah agama saja. Fatwa-fatwa NU yang dibutuhkan saat ini," tuturnya.

Marsudi menguraikan 9 masalah kekinian umat itu seperti masalah kenegaraan, juga masalah maraknya politisasi agama.

"Banyak survei, dari 40 perguruan tinggi dengan prodi PAI (Pendidikan Agama Islam) masih menganggap bahwa pemerintah itu masih thoghut," papar dia.

Selain itu akan dibahas juga masalah batasan usia wali nikah, dan membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang digodok di DPR.

Tak luput pula masalah lingkungan hidup seperti maraknya sampah plastik yang sedang menjadi perhatian dunia.

"Nanti kita bahas, bagaimana hukum agamanya, bagaimana memperlakukan sampah plastik, adakah teknologi pengolahan sampahnya. Ini faktanya, menjadi problem dunia," urainya.

Selain masalah sampah plastik, isu lingkungan lainnya adalah energi baru terbarukan juga masalah monopoli mata air untuk usaha air minum dalam kemasan. Tidak ketinggalan isu kesehatan, akan membahas hukum stem cell dalam Islam.

Problem ekonomi seperti ketersediaan pangan yang menguasai hajat hidup orang banyak, juga kredit melalui aplikasi financial technology (fintech) juga akan menjadi pembahasan para ulama dan cendekiawan NU.

"Nanti juga akan diundang para pakar dari Mesir, Suriah, Yaman dan beberapa pakar internasional di acara Munas ini," jelas dia.

9 Masalah kekinian umat itu akan dibahas dalam muktamar, bahtsul masail (forum diskusi antar ahli keilmuan Islam -utamanya fikih- di lingkungan pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan NU-red) yang akan dibagi dalam beberapa komisi.

Hasil akhirnya, adalah fatwa ulama NU juga rekomendasi bagi pemerintah. Munas Alim Ulama NU akan digelar pada 27 Februari - 1 Maret.

"Rencananya acara ini akan dibuka oleh Presiden dan ditutup oleh Wakil Presiden," jelas Marsudi yang didampingi Ketua Panitia Munas Alim Ulama PBNU sekaligus Ketua PBNU Eman Suryaman. (nwk/fjp)