Bappenas Minta BNPT Waspadai Terorisme Siber di Sektor Keuangan

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang ancaman terorisme siber di sektor keuangan. Pertahanan dari serangan siber perlu diperkuat agar tidak diretas jaringan teroris.

"Tampaknya, selain yang konvensional, yang dilakukan BNPT, Pak Suhardi (Kepala BNPT), mungkin perlu perkuat potensi terorisme siber. Karena tampaknya secara konvensional terorisme makin sulit karena mekanisme pertahanan yang makin baik, maka harus diwaspadai ancaman ke siber," kata Bambang dalam rapat kerja dan penandatanganan perjanjian kinerja BNPT 2019 di Hotel Grand Sahid, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Baca juga: Kepala BNPT Beri Masukan ke Jokowi Jelang Debat Capres

Dia mengatakan kejadian nyata terorisme siber di sektor keuangan pernah menimpa Bangladesh. Saat itu, Gubernur Bank Sentral Bangladesh terpaksa mundur karena tidak bisa mengungkap dana yang diretas oleh hacker. Bambang menuturkan skandal peretasan uang tersebut merupakan ancaman nyata selain terorisme berbentuk serangan.

"Terorismenya ini berada di sektor keuangan. Kemudian uang yang sudah diambil oleh terorisnya dan supaya nggak bisa dipindah lagi uang yang di dalam tersebut kemudian langsung dioper ke kasino, sudah benar-benar hilang jejak karena tidak ada account-account lagi sehingga sudah bercampur-campur uang dari kas kasino. Sehingga Bank Sentral Bangladesh nggak bisa cari jejak, uangnya hilang. Ketika uangnya hilang, gubernurnya merasa nggak bisa menjaga siber dan dia shutdown," kata Bambang.

"Ini tentunya contoh simpel betapa terorisme seperti itu bisa terjadi. Kalau saya pribadi, misalnya kalau dengar terorisme di Thamrin dan Kampung Melayu, kita waswas. Tapi akan beda kalau tahu tahu account saya hilang itu pasti kepanikan masyarakatnya tinggi," sambungnya.

Baca juga: BNPT akan Sasar Jatim untuk Tanggulangi Radikalisme dan Terorisme

Bambang menambahkan, Indonesia kini sudah memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dia mengingatkan agar BNPT senantiasa meningkatkan pengawasannya di bidang siber terkait ancaman terorisme siber.

"Nah, BNPT juga harus memperkuat siber dalam konteks terorisme tapi bagaimana mencegah terorisme dalam arti luas dan ini konsekuensi kalau menekan dari konvensional," imbuhnya. (yld/idh)