Ada Impor dan Ekspor Jagung, Gerindra: Bukti Tak Ada Koordinasi

Jakarta - Partai Gerindra menyebut kebijakan impor dan ekspor jagung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan tanpa koordinasi yang baik antarkementerian. Pasalnya, Kementerian Pertanian mengimpor 100 ribu ton jagung pada 2018 dan 30 ribu ton pada awal tahun ini, tapi juga melakukan ekspor sebesar 380 ribu ton.

"Artinya, impor yang dilakukan selama ini tidak melalui rekomendasi maupun koordinasi dengan menteri teknis terkait," kata Waketum Gerindra Edhy Prabowo di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Mentan: Ada Impor Jagung, tapi Juga Ekspor 380.000 Ton

Kritik itu disampaikan Edhy saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Petani, Nelayan & Ekonomi Rakyat'. Selain persoalan impor jagung, Edhy menyinggung alokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2019.

Edhy menilai, jika melihat postur anggaran Kementerian Pertanian tahun 2019, pemerintahan Jokowi tidak serius memperkuat ketahanan pangan. Sebab, anggaran tahun 2019 Kementerian Pertanian kembali menyusut menjadi Rp 21 triliun.

"Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, negara harus hadir dan memiliki komitmen. Selain itu, negara butuh strategi baru dan terobosan baru," ujar Ketua Komisi IV DPR RI itu.

Baca juga: Sekjen Gerindra: Semua Tahu Prabowo Tak Pernah Serang Personal

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengakui pihaknya mengimpor jagung 100 ribu ton pada 2018 dan 30 ribu ton awal tahun ini. Amran mengaku optimistis terjadi surplus.

"Memang ada impor sekitar 130 ribu ton, tapi pemerintah juga ekspor sekitar 380 ribu ton," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke lahan pertanian jagung di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.



Simak juga video 'JK Minta Mahasiswa RI di Taiwan Jangan Manja Saat Magang Kerja':

[Gambas:Video 20detik]

(zak/idh)