KPK soal Usulan Rumah Dinas Hindari Teror: Jangan Muluk-muluk

Jakarta - KPK tidak mengharapkan kompleks rumah dinas demi mencegah teror terhadap pegawai dan pemimpinnya. Bagi KPK, mitigasi risiko pengamanan lebih penting dikaji ulang dibanding usulan itu.

"Kami fokus dulu pada review mitigasi risiko pengamanan. Jadi tidak berharap muluk-muluk dulu," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).
Usulan mengenai kompleks rumah dinas itu sebelumnya disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW). Namun menurut KPK, mitigasi risiko pengamanan lebih urgen untuk dikaji.

"Bisa kualitas atau efektivitasnya yang di-review sehingga hasilnya perbaikan mitigasi risiko pengamanan," ucapnya.
Selain itu, KPK saat ini terus berkoordinasi dengan Polri terkait peningkatan pengamanan bagi pimpinan KPK. Febri juga menyatakan koordinasi dengan Polri dilakukan terkait penanganan perkara.

Sebelumnya, ICW mengatakan kecilnya risiko keamanan bila para pimpinan KPK tinggal di kompleks khusus. "Kalau dia berada di rumah khusus, misalnya kompleks tertentu, maka kan one gate, akses satu pintu masuk-keluarnya bisa terkontrol, orang masuk dan keluar. Sekarang kalau rumahnya seperti ini desainnya, pengamanan one gate-nya tidak terlaksana karena pecah-pecah (rumah) pimpinannya kan posisinya di mana," ujar Koordinator Korupsi Politik ICW Donal Fariz.



Simak juga video 'Teror dan Ancaman Masih Menghantui Novel Baswedan':

[Gambas:Video 20detik]

(haf/dhn)