"Kami juga tadi pagi sudah mengundang sejumlah lembaga yang berhubungan dengan penyiapan early warning system. Kenapa sekarang ini banyak alat-alat itu tidak berfungsi, karena sebagian hilang sehingga walau pun alat itu secara fisik masih ada tetapi tidak berfungsi," kata Doni di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kalau alat ini tidak berfungsi maka mata dan telinga masyarakat yang ada di kawasan pesisir pantai itu tidak mendapatkan informasi. Artinya kalau terjadi sesuatu tsunami korbannya sangat banyak. Korban bisa saja melampaui korban tsunami yang sebelumnya," ucapnya.
Atas permintaannya itu, menurut Doni, Jokowi sudah menugaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menindaklanjutinya. "Tadi Bapak Presiden sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah bahwa alat-alat ini dijaga oleh unsur TNI. Tanda petik, istilahnya belum ketemu. Tapi alat ini harus diamankan. Diberlakukan seperti obvit nasional. Yang jaga siapa? Unsur dari TNI. Itu langsung penegasan dari Bapak Presiden," katanya.
Terlepas dari itu, Doni mengaku mendapat arahan dari Jokowi agar memasang tanda-tanda peringatan di seluruh kawasan yang rawan bencana, terutama tsunami. Lokasi bencana tsunami tersebut berada di Selat Sunda sampai kawasan bagian timur dan selatan Pulau Jawa serta bagian barat Pulau Sumatera.
Simak juga video 'Anggaran Bencana di Tahun 2019 Naik Jadi Rp 15 Triliun!':
(jor/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini