.webp)
KPK menemukan indikasi adanya dugaan aliran dana ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam kasus suap proyek Meikarta yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Dana itu digunakan anggota DPRD Bekasi ke luar negeri dengan catatan yang dimiliki KPK.
"Sebenarnya mendalami dugaan ada aliran dana untuk wisata (luar negeri) sejumlah anggota DPRD itu kepada beberapa saksi dan kita sudah punya bukti catatan-catatan yang mendukung terkait catatan pendukung terkait dugaan itu," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).
KPK mengidentifikasi cukup banyak anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang menerima aliran dana untuk ke luar negeri itu. Febri mengatakan para anggota DPRD itu juga mengajak keluarganya ketika ke luar negeri itu, salah satunya Thailand.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cukup banyak anggota DPRD Bekasi yang dibiayai bersama keluarga ke salah satu negara di Asia, salah satunya Thailand," tutur Febri.
Menurutnya, KPK kini terus menelusuri terkait aliran dana ke anggota DPRD itu. KPK juga akan mendalami semua kegiatan anggota DPRD Bekasi selama di Thailand.
"Kami juga akan dalami apa saja yang dilakukan di sana," ujarnya.
Dalam perkara ini, Neneng bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemkab Bekasi diduga menerima suap. Uang haram itu disebut dari Billy Sindoro cs.
Dalam surat dakwaan Billy, Neneng Hassanah disebut menerima suap Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu. Selain itu, ada sejumlah pemberian lain kepada jajaran kepala dinas di Kabupaten Bekasi terkait perkara itu.
Simak juga video '8 Jam Diperiksa, Aher Dicecar KPK soal Keputusan Izin Meikarta':
(ibh/fdn)
