Absen di Panggilan Kedua KPK, Aher: Nggak Ada Surat Panggilan

Jakarta - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), kembali tak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus suap proyek Meikarta. Aher menyatakan tak hadir karena tak mendapat surat panggilan dari KPK.

"Saya bagaimana mau datang ke KPK, nggak ada surat panggilannya kan. Itu persoalannya. Jadi saya harus tekankan sekali lagi, sampai hari ini, detik ini belum menerima surat panggilan KPK, nggak mungkin saya datang ke KPK kan kalau begitu," kata Aher saat dimintai konfirmasi oleh wartawan via sambungan telepon, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: KPK Tetap Berharap Aher Datang: Kooperatif dan Jangan Mempersulit

Aher, yang sejak kemarin mendampingi istrinya, Netty Prasetyani, melakukan sosialisasi pencalegan di Cirebon, mengaku kaget dengan pemberitaan di media terkait pemanggilan dirinya. Dia pun mempertanyakan ucapan jubir KPK, Febri Diansyah, di media.

"Saya kaget lagi, saya belum menerima surat panggilan apa pun. Ini lembaga negara, lembaga resmi, ya saya mesti bertanya apakah pernyataan jubir KPK Pak Febri apa itu surat panggilan, kan enggak mungkin kan," katanya.

Panggilan KPK untuk politikus PKS kemarin itu untuk kedua kalinya. Pada panggilan pertama, Aher mengaku surat yang ditujukan kepadanya salah alamat. Aher juga sudah mengembalikan surat tersebut. Sejak pengembalian itu, sambung Aher, KPK belum lagi menghubunginya untuk dimintai keterangan.

"Sejak saat mengembalikan surat yang dulu, sampai sekarang belum dapat surat panggilan lagi. Tiba-tiba kaget saya sedang di Cirebon baca pemberitaan dipanggil. Gimana mau datang, suratnya enggak dapat panggilan," tuturnya.

Aher mengaku siap kooperatif kepada KPK. Dia siap menjelaskan apa pun yang ditanyakan KPK perihal proyek Meikarta. Namun dia meminta agar prosedur pemanggilan secara resmi dilakukan.

"Saya dari awal siap menjelaskan, tapi kalau datang ke KPK tidak ada surat panggilannya kan tidak jelas harus menghadap siapa, lantai berapa, urusannya apa, kan enggak jelas kalau begitu. Yang penting saya siap datang menjelaskan, tapi enggak mungkin datang tanpa surat panggilan. Justru saya mempertanyakan (pernyataan) Pak Febry sebagai jubir itu statusnya apakah undangan atau bagaimana, saya enggak mungkin datang tanpa undangan resmi dan sebagainya," ucap Aher.

Aher sempat dipanggil sebagai saksi untuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin pada 20 Desember 2018, tapi tak hadir. KPK kembali memanggil Aher, namun Aher lagi-lagi absen dalam pemeriksaan kasus Meikarta.

Dalam kasus ini, ada sembilan orang yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Dari sembilan tersangka itu, empat orang kini telah masuk ke proses persidangan, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi.

Baca juga: Aher Absen, Bakal Dipanggil KPK Lagi Jadi Saksi Suap Meikarta

Nama Aher muncul dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan suap Meikarta, Billy Sindoro, dan kawan-kawan. Aher disebut mengeluarkan keputusan nomor 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dalam surat itu, Gubernur Aher mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Lalu Dinas PMPTSP Jawa Barat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Neneng, yang intinya Pemprov Jawa Barat akan memberikan rekomendasi dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi sesuai dengan rapat pleno BKPRD Jawa Barat.



Saksikan juga video 'Ini 21 Kode Suap Proyek Meikarta':

[Gambas:Video 20detik]

(dir/rna)