"Maka kita juga imbau agar, ya, kita jauhilah politik identitas. Karena apa? Karena kampanye ini kan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial," ujar Wiranto di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).
Partai-partai politik juga diminta bertanggung jawab atas suksesnya pelaksanaan pemilu. Kampanye yang diperbolehkan antara lain adu kualitas pemimpin dan rekam jejak pemimpin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga mengimbau kepada partai-partai politik sebagai salah satu yang ikut bertanggung jawab suksesnya pemilu. Ayolah, kita kampanye boleh, tapi yang kita adu adalah kualitas pemimpin, yang kita adu adalah kompetensi pemimpin, yang kita adu adalah rekam jejak pemimpin, agar nanti bisa membangun suatu kesuksesan dalam rangka memimpin negeri ini," urainya.
Selain parpol, stakeholder terkait diminta terlibat menciptakan suasana pemilu yang aman dan damai. Dua langkah konkret seperti melawan hoax dengan tindakan hukum dan mencegah gangguan terorisme.
"Ya pertama tadi Kalau kita bicara agak rinci masalah hoax harus kita selesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas. Karena hoax itu jelas akan mengacaukan bagaimana opini publik," ujarnya.
"Yang kedua, kita cegah adanya gangguan keamanan, terorisme, radikalisme. Lalu kita juga imbau juga supaya jangan menggunakan politik identitas, karena politik identitas itu memecah-belah persatuan kita sebagai bangsa. Politik identitas itu sebenarnya mengingkari kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika," ungkapnya. (dkp/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini