Aher Dipanggil KPK Lagi di Kasus Suap Izin Meikarta

Jakarta - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan alias Aher, kembali dipanggil penyidik KPK berkaitan dengan kasus suap terkait izin proyek Meikarta. Selain Aher, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono juga dipanggil.

"Keduanya dipanggil sebagai saksi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (7/1/2019).

Aher pernah dipanggil sebelumnya, tetapi tidak datang. Dia beralasan surat panggilan yang dikirim KPK salah alamat. KPK pun memanggil Aher kembali hari ini, tapi dari pantauan belum terlihat sosok Aher di KPK.

Nama Aher mulai muncul dalam kasus Meikarta saat proses pembacaan dakwaan untuk empat terdakwa, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi, di Pengadilan Tipikor Bandung. Keempat terdakwa diduga memberikan uang kepada jajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta.

Baca juga: Aher dan Deddy Mizwar Bakal Jadi Saksi di Sidang Suap Meikarta

Sebagai gubernur kala itu, Aher disebut dalam dakwaan mengeluarkan keputusan nomor 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Surat itu mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Lalu, Dinas PMPTSP Jawa Barat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, yang intinya Pemprov Jawa Barat akan memberikan rekomendasi dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi sesuai dengan rapat pleno BKPRD Jawa Barat.



Saksikan juga video 'Neneng Kembalikan Rp 2 Miliar Uang Suap Meikarta ke KPK':

[Gambas:Video 20detik]

(haf/dhn)