Relawan Usul Jokowi Gaji Petani, PDIP: Repot Kalau Semua Digaji

Eva Kusuma Sundari (Tsarina Maharani/detikcom)

Jakarta - Relawan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Kopi Politik Syndicate (KPS), mengusulkan program agar pemerintah menggaji petani dan menafkahi janda. PDIP menyebut program serupa sudah tertuang dalam Nawacita.

"Semua program sudah ada di visi-misi Nawacita," kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Jumat (4/1/2019).

Eva mencontohkan program kesejahteraan bagi petani disalurkan lewat asuransi untuk petani jika gagal panen. Menurut dia, akan repot jika pemerintah harus memberikan gaji bagi semua profesi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seingatku yang ada di sana itu asuransi untuk petani (bila gagal panen), bukan gaji. Repot kalau semua profesi kemudian meminta gaji, jadi pegawai pemerintah," jelasnya.

"Pemerintah upaya meningkatkan produksi, memperbaiki tata niaga komoditas pertanian supaya pendapatan meningkat. Setahuku jika digaji, pemerintah tidak akan mampu," imbuh Eva.

Sementara itu, terkait nafkah untuk janda juga ada di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah tanpa melalui bantuan tunai.

"Itu sudah ada di PKH, nontunai. Pak Jokowi akan konsisten mengikuti rekomendasi BPK, jangan berikan tunai," ujar Eva.

Salah satu program unggulan yang dirancang KPS adalah gaji untuk petani. KPS ingin pemerintah memberi gaji untuk para petani.

KPS juga akan mendorong Jokowi, di periode keduanya nanti, membuat program 'janda dinafkahi negara'. Program ini dipandang penting karena tugas mereka mendidik anak, yang merupakan masa depan bangsa.

"Ini juga agar masyarakat desa tidak pindah ke kota. Dan petani kita bisa produktif dan sejahtera," kata Direktur Eksekutif KPS, Indra Budiman.

Simak Juga 'Melihat Aneka Produk Makanan Hasil Petani Lokal':

[Gambas:Video 20detik]