Menag Beri Harmony Award kepada Kepala Daerah dan FKUB

Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) memberikan Harmony Award kepada enam kepala daerah dan enam pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penghargaan itu diberikan sebagai apresiasi atas sumbangsih dan kontribusi mereka dalam pembangunan kehidupan dan kerukunan umat beragama.

Penghargaan diberikan bersamaan dengan upacara Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag. Ada dua kategori dalam penghargaan tersebut. Kategori pertama 'Kehidupan Keagamaan Paling Rukun' diberikan kepada tiga gubernur dan tiga bupati/wali kota. Sedangkan kategori kedua 'FKUB Berkinerja Terbaik' diberikan untuk tiga FKUB provinsi dan tiga FKUB kabupaten/kota.

Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kabupaten Bulungan, Kota Ambon, dan Kota Yogyakarta dinilai sebagai daerah dengan kehidupan keagamaan paling rukun. Sementara itu, FKUB Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, FKUB Kota Bekasi, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Tasikmalaya dinilai sebagai FKUB berkinerja terbaik.

"Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia serta kepada semua instansi terkait atas dukungan dan kerja sama lintas sektoral dalam pembangunan kehidupan beragama selama ini. Semoga kerja sama dan kebersamaan itu dapat semakin ditingkatkan di masa-masa mendatang," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (3/1/2019).

Baca juga: Resolusi Menag di 2019: Kembalikan Agama untuk Lindungi Manusia

Terpisah, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Saefuddin menyatakan ada tiga kriteria yang digunakan untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah. Pertama, hasil penelitian Balitbang Kementerian Agama tentang indeks kerukunan. Kedua, hasil penelusuran berita di media tentang program pembinaan kerukunan yang dilakukan di daerah. Dan ketiga, kajian atas ada dan tidaknya kasus-kasus intoleransi di daerah tersebut.

"Kita membaca dan mendalami, apakah di suatu daerah ada kasus intoleransi atau justru kasus kerja sama antarumat. Jadi tidak semata indeks Balitbang Kemenag," ujarnya.

"Jika masih terjadi kasus intoleransi, tentu skornya menjadi rendah," tambahnya.

Baca juga: Menag Soroti Fenomena Debat Politik Agama di Grup WA Keluarga

Sementara itu, untuk FKUB Berkinerja Terbaik, lanjut Saefuddin, penilaian dilakukan dengan mengirimkan instrumen. Selain itu, tim PKUB melakukan observasi lapangan serta wawancara dengan para aktivis dan pemangku kepentingan setempat.

"Kita lihat kegiatan rutinnya. Misalnya, ada atau tidak inisiatif baru yang dilakukan wilayah itu, termasuk dalam pengelolaan anggaran, apakah hanya mengandalkan pemerintah atau sudah berinovasi untuk mendapatkan fundraising dalam pembinaan kerukunan," jelasnya.

"Selain inovasi, aspek lain yang dinilai adalah terkait publikasi," sambung Saefuddin.


(mae/gbr)