Di Rembang, 5 Parpol dan 2 Tim Kampanye Capres Tak Punya Dana

Rembang - Dari total 16 partai politik peserta Pemilu di Rembang, sebanyak lima parpol dalam pelaporan dana kampanyenya mengaku tidak memiliki saldo sama sekali alias nol rupiah. Selain itu, 2 tim kampanye pasangan capres juga menyatakan tidak punya dana kampanye.

Hal itu diungkapkan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang, Amin Fauzi seusai acara di kantor Bawaslu, Kamis (3/1/2019).

ia mengatakan lima parpol itu adalah Partai Gerindra, Perindo, PSI, Partai Bulan Bintang, dan PKPI. Selain kelima partai tersebut, tim kampanye dari kedua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden baik nomor urut 1 ataupun 2, juga tidak memiliki saldo sama sekali.

"Setelah laporan dari partai peserta Pemilu 2019 besok, kami teliti memang ada 5 partai yang nol rupiah. Selain itu, Capres Cawapres nomor urut 1 dan 2 juga sama nol rupiah," kata Amin saat ditemui wartawan, Kamis (3/1/19).

Baca juga: KPU Cek Kabar 7 Kontainer Surat Suara yang Sudah Tercoblos di Priok

Ia mengakui, saldo nol rupiah yang dilaporkan oleh para peserta Pemilu 2019 itu memang mengundang sejumlah pertanyaan. Sehingga pihak Bawaslu Rembang akan melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) seluruh peserta Pemilu 2019.

"Kan banyak larangan, misalnya tidak boleh menerima sumbangan dari sumber nggak jelas, tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditentukan dan tidak boleh dari dana asing. Soal yang LPSDK nol rupiah, akan kami kaji, apakah benar selama 3 bulan terakhir mereka nggak melakukan sama sekali kampanye, kok sampai nol rupiah," imbuhnya.

Sementara Ketua Bawaslu Rembang, Totok Suparyanto mengakui dalam menanggapai pelaporan LPSDK para peserta Pemilu perlu pencermatan lebih dalam. Jika memang nantinya ada potensi dugaan pelanggaran, ia pun akan langsung melakukan penanganan.

Baca juga: Saat Andi Arief Ingatkan Janji Sandiaga Bantu Dana Kampanye

"Kalau fungsi pengawas tentunya kita aktif ya, tapi kalau pengadil kita harus irit-irit bicara ya. Jangan sampai kita mendahului atau terlalu banyak yang disampaikan atas kegiatan-kegiatan kampanye yang berpotensi adanya pelanggaran. Sehingga kami tidak bisa menyampaikan banyak hal tentang LPSDK. Siapa tau dalam pelaporan ini ada juga pelanggaran, benar atau salah hanya boleh dikatakan dalam proses penanganan pelanggaran," katanya.

Sementara itu, dalam LPSDK, tercatat PAN yang memiliki saldo paling tinggi yakni senilai Rp 172.750.000. Disusul Partai Demokrat senilai Rp 143.687.000 dan PPP sebanyak Rp 133.369.480,.



Saksikan juga video 'Daftar 62 Konten Hoax Pemilu 2019 yang Teridentifikasi Kominfo':

[Gambas:Video 20detik]

(bgs/bgs)