Anggota DPR Persilakan KPK Tuntut Mati Tersangka Korupsi Proyek Bencana, Asal...

Jakarta - KPK sedang mempertimbangkan menerapkan hukuman mati bagi para tersangka suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Kementerian PUPR di mana salah satu proyeknya berada di daerah bencana. Anggota Komisi III DPR tak mempermasalahkan andai KPK menerapkan hukuman mati.

"Hukuman mati itu masih dibenarkan KUHP kita dan juga dalam RKUHP yang sedang dibahas sekarang. Jika ingin menggunakan, silakan gunakan asalkan tingkat kejahatannya sudah sampai pada derajat yang dibenarkan seseorang tersebut dihukum mati," kata anggota Komisi III DPR F-NasDem Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan, Minggu (30/12/2018).

Baca juga: Suap Pejabat PUPR Terkait Proyek Daerah Bencana, KPK Pelajari Hukuman Mati

Meski demikian, Taufiqulhadi memberi catatan ke KPK andai benar mau menerapkan hukuman mati. Hukuman mati, kata dia, bisa diterapkan jika pelaku dianggap melakukan kejahatan yang menimbulkan korban dalam jumlah besar.

"Jika seseorang melakukan korupsi yang dianggap menimbulkan derajat korban seperti di atas (banyak korban) atau sangat merusak, silakan gunakan," sebut dia.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR F-PPP Arsul Sani mengatakan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memang dimungkinkan. Namun, Arsul menyebut semua ada aturannya.

"Berdasarkan UU KPK, maka KPK diberi kewenangan menuntut tipikor berdasarkan UU Tipikor. Nah Pasal 2 UU Tipikor tersebut memang membuka ruang bagi KPK untuk bisa mengajukan tuntutan pidana mati bagi para terdakwa tipikior. Artinya dari sisi hukumnya tidak salah kalau KPK mengkaji tuntutan pidana mati dalam kasus tipikor yang terbukti melanggar pasal 2 ayat 2, yakni terkait dengan perbuatan korupsi atas dana atau anggaran penanggulangan bencana alam atau krisis ekonomi," ucap Arsul.
Arsul menyebut hukuman mati sebaiknya tak diterapkan sembarangan ke para pelaku tindak pidana korupsi atau tipikor. Para pelaku yang bisa dikenakan hukuman mati, lanjutnya, merupakan pelaku utama atau aktor intelektual dari kejahatan korupsi.

"Nah kajian itu antara lain dari sisi spektrum peran terdakwanya. Terhadap mereka yang merupakan aktor intelektual dan unsur memperkaya diri atau korporasinya atau keluarganya dalam kasus tipikor maka tuntutan pidana mati bisa dipertimbangkan. Namun bagi mereka yang perannya hanya membantu melakukan atau turut serta tapi tidak turut memperkaya diri sendiri atau keluarganya maka tentu pidana mati akan menjadi kontroversi tersendiri," jelas Arsul.

Kasus dugaan suap proyek SPAM yang diduga dilakukan pejabat PUPR salah satunya diduga terkait pengadaan pipa HDPE di daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Wilayah tersebut merupakan lokasi bencana gempa dan tsunami beberapa waktu lalu.
KPK menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini, yakni Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat, Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1 sebagai tersangka penerima. Kemudian, Budi Suharto, Dirut PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT WKE, Irene Irma, Direktur PT TSP, dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP sebagai tersangka pemberi.

Total suap yang diduga para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5 ribu dan SGD 22.100. Duit itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu.


Simak Juga 'KPK Sebut Penyusunan Anggaran Sumber Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/tor)