Buka-bukaan Kepala BMKG soal Darurat Tsunami

Jakarta - Hampir seluruh wilayah Indonesia berpotensi gempa bumi dan tsunami. Selaku instansi yang wajib mendeteksi dan memantau potensi bencana, BMKG pun tak berdiam diri meski alatnya terbatas.

Dirangkum detikcom, Jumat (28/12/2018), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof Dwikorita Karnawati mencoba meng-upgrade ulang sejumlah peralatan deteksi gempa tektonik menjadi detektor gempa vulkanik.

Ya, di negeri ini memang belum ada alat pendeteksi tsunami yang disebabkan gempa vulkanik. Upgrade alat ini menjadi salah satu jalan pintas untuk bisa ikut memantau Gunung Anak Krakatau, yang gerak-geriknya makin mengkhawatirkan.

Baca juga: Kepala BMKG Menjawab Riset Tsunami 57 Meter di Pandeglang

"Ibaratnya, alat semula untuk mendeteksi getaran besar seukuran gajah diubah untuk bisa mendeteksi getaran yang lebih kecil seukuran semut," kata Dwikorita dalam wawancara khusus dengan detikcom.

Bicara soal potensi tsunami, Dwikorita dan instansi terkait, seperti BPPT, sudah melakukan riset. Hasil riset memastikan potensi bencana, baik gempa maupun tsunami, sangat besar terjadi di Indonesia. Namun tak mulus bagi mantan Rektor UGM ini, ketika hasil riset dari BPPT yang mengungkap adanya potensi tsunami setinggi 57 meter malah harus berurusan dengan polisi.

"Iya, waktu itu kami ikut dipanggil (polisi), disidang," ucap Dwikorita.

Baca juga: Eksklusif Kepala BMKG: Negeri Darurat Tsunami

Padahal, ia melanjutkan, yang namanya riset itu pasti berkembang, tergantung teori dan temuan-temuan baru di lapangan. Jadi kalau ada hipotesis bahwa potensi gelombang tsunami setinggi 57 meter, itu harus dianggap sebagai bahan untuk antisipasi saja.

Sebab, setiap hasil kajian yang dibahas dalam forum seminar tetap tidak serta-merta dijadikan kebijakan. Oleh BMKG, semuanya akan dikaji ulang dan disaring mana yang paling logis dengan kondisi yang ada.



Simak juga video 'Peranti Minimalis BMKG Hadapi Ancaman Tsunami':

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/nvl)