.webp)
Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu komponen yang sangat penting demi mencapai keberhasilan pembangunan pendidikan. Seperti adanya ketersediaan lahan untuk pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, perpustakaan termasuk alat penunjang dalam pendidikan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah yang sulit dijangkau, seperti Papua dan Papua Barat. Kesulitan akses transportasi dan area pegunungan menjadi kendala pembangunan pendidikan di daerah pelosok.
Letak geografis yang sulit dan kampung-kampung yang tersebar di berbagai wilayah membuat pembangunan pendidikan yang baik semakin sulit dikerjakan. Oleh karenanya, salah satu upaya yang akan terus dikembangkan adalah membangun sekolah asrama bagi anak-anak di Papua. Program ini bertujuan agar mencegah tingkat putus sekolah yang angkanya masih cukup tinggi di Papua.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, mengatakan persoalan pembangunan pendidikan di Papua, salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Menurutnya, dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan, lebih susah ketimbang menyiapkan anggaran untuk membangun sekolah di daerah tersebut.
"Sudah disebutkan bahwa tahun ini kita membangun 14 sekolah (berbasis asrama). Itu bukan berarti kita membatasi jumlah sekolah, tetapi mencari tanah di Papua yang siap untuk dibangun. Itu jauh lebih sulit daripada kita menyiapkan anggarannya," ujar Hamid di kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).
Papua antara satu distrik dengan distrik lain atau antar kabupaten sulit dijangkau apabila menggunakan jalur darat. Maka dalam menjangkau wilayah terpencil diperlukan transportasi udara yang tentunya memakan biaya yang lebih besar.
Menurut Hamid, Kemendikbud dari tahun ke tahun telah berupaya membangun sarana dan prasarana pendidikan dengan meminta pemilik lahan untuk dapat melepas ke pemerintah daerah sehingga bisa dibangun sekolah.
"Jadi kita akan buka ya, berapa pun (harga) di daerah Papua yang siap menjual tanahnya dan sudah dilepas menjadi milik Pemda kita siap membangun (sekolah). Ini selalu kita lakukan setiap tahun," tegasnya.
Selain itu, Hamid berharap berbagai upaya yang terus dilakukan oleh Kemendikbud harus dibenahi secara bersama-sama, terutama dengan pemerintah daerah. Baginya, tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah akan sulit diimplementasikan berbagai kebijakan dari pusat karena kewenangan yang lebih besar dalam menangani suatu daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri.
"Apa yang Kemendikbud lakukan tidak akan maksimal jika tidak dilakukan oleh pemerintah Papua sendiri. Jadi yang harus didorong adalah bagaimana pemerintah Papua dan masyarakat Papua itu tergerak untuk memperbaiki dunia pendidikan," ujarnya.
"Kalau kami kan hanya membantu sebagian saja, tidak mungkin membantu seluruhnya dan ini kita sudah lakukan, tinggal kita upayakan oleh seluruhnya," tambahnya.
Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, untuk memajukan pendidikan di Papua harus ada sinergi dengan lembaga lain. Ia menjelaskan dalam menangani urusan pendidikan di Indonesia, kewenangannya terbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya adalah keuangan.
"Cuma berbagi keuangan ini memang tidak berimbang karena Kemendikbud hanya mengolah keuangan ini sekitar 7%, sedangkan 63% lebih itu berada di daerah," kata Muhadjir.
Muhadjir menegaskan Kemendikbud akan mempertajam pengalokasian dan penggunaan anggaran pendidikkan pada 2019. Pertama, Kemendikbud akan meminta pengawalan dengan kementerian terkait yang lebih berwenang dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum dan Khusus di Daerah, baik itu fisik maupun nonfisik.
"Karena itu, kita akan melakukan sinkronisasi yang lebih ketat dibanding tahun sebelumnya agar pemanfaatan anggaran ini betul-betul tepat sasaran," pungkas Muhadjir. (adv/adv)
