BPJS TK Serahkan Kasus Dugaan Perkosaan Staf Anggota Dewan Pengawas ke DJSN

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terkait pengakuan staf anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan diperkosa oleh atasannya. BPJS Ketenagkerjaan mengimbau semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan dan azas praduga tidak bersalah.

"DJSN sesuai dengan kewenangannya, tentunya akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang diatur dalam PP 88 tahun 2013 tentang 'Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial'," ujar Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja saat dihubungi, Jumat (28/4/2018).

Baca juga: Melapor Jadi Korban Perkosaan Atasan, Staf Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Malah Dipecat

Utoh menjelaskan, korban telah melaporkan kasus dugaan perkosaan anggota Dewan Pengawas itu itu secara resmi ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan juga telah menerima tembusan surat tersebut.

"Atas dasar tembusan surat aduan tersebut, Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan telah berkoordinasi secara formal dengan DJSN. Sesuai dengan regulasinya. Diatur dalam PP tersebut, Dewas dapat dilaporkan terkait perbuatan tercela," jelasnya.

DJSN, lanjut Utoh, berdasarkan dari PP tersebut akan membentuk tim panel adhoc 5 orang dari 3 unsur, Kementerian, DJSN dan ahli. Tim ini yang akan menindaklanjuti pelaporan.

"Kami pastikan proses penanganan ini tidak akan mengganggu operasional dan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Kami berkomitmen menjunjung tinggi, menjaga dan mengamalkan nilai-nilai budaya institusi yang menjadi landasan dalam melakukan setiap aktivitas baik di dalam maupun di luar institusi," ungkapnya. (ega/iy)