Lewat Proper, KLHK Ajak Industri Berbisnis Sambil Lestarikan Alam

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya mencegah kondisi lingkungan menjadi lebih buruk dengan mengandalkan peraturan di bidang lingkungan hidup, yang bernama Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). Proper juga dibuat demi pencapaian pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan selama 4 tahun pihaknya berusaha menjaga alam dengan cara bermitra antara pemerintah dan dunia usaha sehingga menjadikan lingkungan semakin baik. Setidaknya Siti menjelaskan ada tiga tujuan dari diadakannya Proper.

"Pertama mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup. Kedua melakukan perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara terus menerus melalui penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, penurunan dampak lingkungan, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Serta yang ketiga melakukan bisnis yang bertanggung jawab sosial dan beretika melalui pemberdayaan masyarakat," kata Siti dalam acara Malam Anugerah Lingkungan Proper 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Siti pun menjelaskan Proper pada awalnya menjadi alat pengawasan dengan pendekatan command-control. Kini Proper berkembang menjadi kerangka kerja kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, dengan tidak meninggalkan esensi utama ketaatan terhadap peraturan.

"Proper merupakan instrumen penting dan di antaranya juga sudah menjadi referensi internasional," ungkapnya.

Ia bercerita, pada 2013 kriteria Proper didesain untuk mendorong dunia usaha untuk memitigasi dampak secara sistematis dengan indikator kinerja yang terukur. Kemudian tahun berikutnya, dunia usaha pun juga mulai didorong untuk mengukur dan melaporkan kinerja pengelolaan lingkungan berupa efisiensi energi, penurunan emisi, penghematan air, pemanfaatan limbah B3 dan non B3, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Hasilnya pada setiap tahun berhasil dilaporkan upaya-upaya perbaikan lingkungan tersebut secara kuantitatif. Sehingga pada 2018 Siti menyebut efisiensi energi mencapai 273,61 juta gigajoule. Selain itu, emisi GRK menurun sebesar 306,94 juta ton CO2e, dan penurunan emisi udara sebesar 18,69 juta ton.

Tak hanya itu, reduksi LB3 juga menurun 16,34 juta ton, 3R limbah non B3 6,83 juta ton, efisiensi air dan mengalami efisiensi 543.399 juta m3. Beban pencemaran air pun menurun sebesar 31,72 juta ton dan berbagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati seluas 55.997 hektare. Akhirnya, upaya perbaikan kinerja lingkungan ini pun mendorong timbulnya inovasi-inovasi baru.

Oleh sebab itu, lanjut Siti, pada 2015 dimasukkan kriteria penilaian ekoinovasi yang terdiri dari 4 kriteria. Yaitu adanya unsur kebaruan, terdapat dampak positif terhadap lingkungan yang dapat diukur secara kuantitatif, ada penghematan biaya dan adanya nilai (value) yang meningkat dari perubahan yang dilakukan.

Inovasi berbasis prinsip lingkungan ini pun menurut Siti dapat mendorong perusahaan menjadi lebih efisien dan terjadi penghematan biaya. Oleh sebab itu, mulai 2017 sudah mulai wajib dilakukan perhitungan jumlah penghematan biaya yang dihasilkan dari inovasi tersebut.

"Bukti nyata adanya efisiensi dan penghematan biaya ini ternyata mampu mengubah persepsi para pemimpin perusahaan yang dahulu menganggap mengelola lingkungan merupakan beban biaya bagi perusahaan, ternyata dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan," jelasnya.

Siti menambahkan, para pimpinan perusahaan pun mulai tampak inisiatif untuk mendorong inovasi di dalam perusahaan dengan mengadakan kompetisi internal dan bahkan membawa hasil inovasinya untuk berlomba di tingkat internasional.

"Inovasi di tahun 2015 hanya tercatat 151, meningkat menjadi 542 pada tahun 2018. Sedangkan penghematan biaya yang berhasil dilakukan oleh perusahaan mencapai Rp 925,241 triliun meningkat 16 kali lipat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 53,076 triliun," paparnya.

Selain itu, upaya perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan ini juga berdampak positif terhadap masyarakat. Siti mengungkapkan, pada 2018 ini tercatat Rp 1,53 triliun bergulir di masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

"Jumlah ini memang relatif menurun dibanding dengan tahun tahun sebelumnya, namun demikian Proper berhasil mendorong dana pemberdayaan masyarakat memberikan hasil nyata dan terukur untuk menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Seperti diketahui, program pemberdayaan masyarakat dalam Proper wajib didasarkan atas social mapping, untuk mengidentifikasi masyarakat yang rentan dan local hero yang dapat dijadikan sebagai agen perubahan. Setelah itu dilakukan identifikasi modal sosial dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat untuk merumuskan program bersama.

"Indikator keberhasilan program selalu dirumuskan dan terukur, kemudian dilakukan evaluasi keberhasilan dan kepuasan penerima manfaat. Target akhir adalah tercapainya kemandirian masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya," jelasnya.

Menurut Siti, program pemberdayaan ini dilakukan dengan mengubah pola pikir yang dulunya adalah program bagi-bagi bantuan (charity) menjadi program terstruktur dan terukur untuk memberdayakan masyarakat.

"Hal ini terlihat dengan proporsi jumlah anggaran yang digunakan untuk kegiatan charity menjadi semakin kecil, pada tahun 2013 sejumlah 39% anggaran digunakan untuk charity, pada tahun 2018 menurun menjadi 15%. Lonjakan terjadi pada anggaran yang berkaitan dengan pemberdayaan, pada tahun 2013 hanya 15% menjadi 52% pada tahun 2018," paparnya.

Dari angka tersebut, menurut Siti, Proper berhasil mengubah paradigma program CSR yang bersifat charity menjadi program yang berorientasi pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat mandiri yang mampu mengatasi masalah sosial ekonominya sendiri.

Siti mengungkapkan, pada 2018 Proper menambahkan kriteria penilaian kontribusi perusahaan terhadap pencapaian SDGs. Hasilnya adalah dari 437 industri calon kandidat hijau, terdapat 8474 kegiatan yang menjawab tujuan SDGs, dengan kontribusi setara Rp 38,9 triliun.

Maka dari itu, Siti optimis program tersebut dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup Indonesia, meskipun ia akui ada tantangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Indonesia yang sangat besar.

"Saya percaya dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan berbagai organisasi masyarakat yang terus berkembang dengan metode-metode yang baru dan inovatif. Maka kualitas lingkungan hidup Indonesia dapat kita perbaiki, kita jaga, dan kita tingkatkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera," harapnya.

Untuk diketahui, dalam acara ini Siti memberikan langsung anugerah Proper kepada 20 perusahaan penerima Proper Emas dan 155 perusahaan penerima Proper Hijau. Selain Siti, acara juga turut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, jajaran pejabat KLHK, dan beberapa perwakilan duta besar.

(adv/adv)