Saat Mendagri Curhat Diserang Isu Miring Selama 4 Tahun Menjabat

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sempat curhat mengenai isu-isu yang menyerang dirinya selama 4 tahun menjabat. Isu-isu tersebut meliputi e-KTP, DPT palsu, hingga tertangkapnya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo di sela-sela menyampaikan Laporan Akhir Tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018). Tjahjo mengaku isu-isu tersebut sangat membebani dirinya.

"Satu, begitu saya masuk di Kemendagri, isu yang berputar ya masalah e-KTP ini. Banyak teman-teman pers, televisi, online, cetak, semua menanyakan soal e-KTP. Ini kok bisa begini, kok bisa begini, kok bisa begitu, bagaimana persediaannya, bagaimana pencetakannya. Memang pernah saya tahan 2 bulan stop dulu. Stop nyetak, ini untuk kita ngecek dengan detail. Baru setelah itu baru jalan," ujar Tjahjo.

Baca juga: Kemendagri Siapkan Bantuan Rp 50 Juta untuk Desa Terdampak Tsunami

Tjahjo juga menyinggung ketika dirinya menerima protes saat menyatakan bahwa pejabat TNI/Polri aktif boleh menjabat sebagai kepala daerah. Menurutnya, hal itu tidak melanggar Undang-Undang, sehingga Irjen Iriawan yang saat itu masih aktif di kepolisian bisa diangakat sebagai Plt Gubernur Jawa Barat.

Tjahjo juga menyoroti hoax yang menyebut dirinya ingin menghapus syariat Islam di Aceh. Dijelaskan Tjahjo, isu itu sempat di muat di media online dan media cetak milik partai politik tertentu.

"Ada dari media sosial, satu media sosial, satu media cetak, yang bikin saya dihajar habis itu nggak tahu sumber fitnah dari mana menyebutkan bahwa Mendagri akan menghapus syariat Islam di Aceh. Udah gila? Tapi yang muat hanya satu online, onlinenya milik partai politik tertentu, satu media cetak tertentu. Walaupun sudah minta maaf, tapi sudah jadi berita. Pusing ini," ungkapnya.

Baca juga: Mendagri Jelaskan Alasan Terbitkan Aturan e-KTP Rusak Harus Dibakar

Isu 31 juta DPT gelap yang sempat beredar saat itu juga telah dijawab Tjahjo bahwa itu sama sekali tidak ada. Ia juga menyinggung ketika dirinya disalahkan saat banyak kepala daerah yang terkena OTT KPK.

"Kalau memang salahkan saya, ya saya terima. Tapi kan nggak ada orang korupsi lapor saya kan nggak ada. 'Saya mau korupsi ya', kan nggak ada, 'saya mau bagi-bagi hasil korupsi ya'. Wah, hampir semua media sosial menyalahkan saya. Yang nggak tegas, yang nggak bisa mengawasi. Masa mau diawasi 24 jam semua kan nggak mungkin," tutur Tjahjo.

Menurut Tjahjo, selama ini dirinya sudah selalu bicara soal area rawan korupsi di hadapan para kepala daerah. Ia juga sering memberikan peringatan dan bimbingan secara terus menerus. Tjahjo mengaku sedih karena saat ini sudah 105 kepala daerah yang ditangkap KPK, belum lagi soal kasus anggota DPRD Malang yang kena OTT berjamaah.

"Tantangan bangsa ini ya masalah area rawan korupsi, radikalisme terorisme, kemudian masalah yang berkaitan dengan narkoba, ada ketimpangan sosial masih ada, terus 4 tahun ini. Tapi mencapai rekornya ya 105 kepala daerah, belum DPRD-nya. Saya sedih kemarin. Total anggota DPRD malang itu habis total. Ini nanti mudah-mudahan tidak (terjadi di) Sumatera Utara dan Jambi, bisa habis semua itu DPRD-nya," ucapnya.

Tjahjo pun meminta kepada KPK untuk menyapu bersih semua kepala daerah yang terjerat korupsi. Ia berharap hal tersebut tidak menganggu jalannya pemerintahan.

"Saya hanya minta pada KPK, kalau memang benar, harus disapu bersih. Ya sekaligus saja lah, jangan dicicil satu dua, kan repot. Kayak Malang kan langsung sekaligus. Selesai satu hari selesai. Tapi kalau ada di Jambi, atau ada di Pasuruan, atau ada di Lampung Tengah, semua ajalah, sekaligus, selesai. Supaya tidak menganggu jalannya pemerintahan, jalannya tugas-tugas, fungsi-fungsi pengawasan dan kinerja yang ada di DPRD," tegasnya.



Tonton juga video 'Toleransi di Jakarta Rendah, Mendagri: Sedih Sekali':

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/rvk)