"Jadi ya idealnya ditambah, di atas, kalau perlu Rp 2 triliun," kata Sutopo di kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (25/11/2019).
Sutopo menyebut anggaran BNPB dari tahun ke tahun semakin menurun. Dia mencontohkan penurunan anggaran tahun 2018 ke 2019 yang mencapai Rp 90 miliar. Untuk tahun 2018, sambung Sutopo, BNPB mendapatkan anggaran sekitar Rp 700 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sutopo menilai penurunan anggaran BNPB yang terjadi dari tahun ke tahun membuktikan bahwa politik anggaran justru tidak mendukung penanggulangan bencana di Tanah Air. Bahkan, tidak hanya BNPB yang anggarannya kecil, BPBD juga mengalami kondisi serupa.
"(Anggaran) jarang naik, ada APBN-P juga jarang kita dapat. Jadi kalau kita lihat politik anggaran, tidak mendukung penanggulangan bencana. Karena anggarannya kecil, apalagi di daerah, sangat minim," sesal Sutopo.
Menurut Sutopo, anggaran BPBD idealnya 1 persen dari ABPD suatu daerah. Karena itu, jika terjadi bencana, anggaran yang dipakai untuk penanganan yakni Belanja Tidak Terduga.
"Saya pernah hitung anggaran BPBD daerah, (besarannya) 0,002 persen dari APBD. Idelanya satu persen untuk prabencana. Kalau terjadi bencana kan pakai dana darurat. Di daerah ada yang namanya Belanja Tidak Terduga, yang digunakan untuk darurat selama pemda-nya menetapkan masa tanggap darurat," papar Sutopo.
BNPB memang selalu mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat untuk penanganan bencana. Untuk penanganan pascagempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, BNPB mendapatkan kucuran dana mencapai Rp 350 miliar.
"BNPB sudah realisasi Rp 371,11 miliar. Dari Kemensos RP 236 miliar, dari Kemenkes Rp 11,4 miliar, dari Kemensos Rp 235 miliar dan Kementerian PUPR Rp 176 miliar, dan Kemendikbud Rp 233 miliar dan sebagainya, ini yang sudah cair sebagai tanggap darurat," kata Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).
Begitu pula untuk penanganan pascagempa di Sulawesi Tengah. Untuk penanganan pascagempa dan tsunami di Sulteng, BNPB sampai mengusulkan pencairan dana sekitar Rp 500 miliar.
"(Anggaran Rp 560 miliar untuk bantuan bencana) hari ini juga sudah cair," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (1/10/2018).
"Yang itu (Rp 560 miliar) yang saya proses weekend kemarin begitu terjadi (gempa), hari Sabtu permintaan kita sudah approve dan proses penganggarannya sedang berjalan sehingga itu kita setujui pada hari Sabtu yang lalu," sambung Sri Mulyani.
Saksikan juga video 'Prediksi BNPB: Indonesia Dilanda 2.500 Bencana di 2019':
(idn/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini