Moeldoko Tepis Gubernur Papua: TNI-Polri di Nduga Justru Beri Rasa Aman

Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Presiden Jokowi menarik personel TNI-Polri di Nduga, Papua, berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menepis permintaan itu.

"Kehadiran TNI-Polri itu justru memberikan rasa nyaman dan aman, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah Natal dengan tenang, jangan dibalik-balik," ujar Moeldoko kepada detikcom, Senin (24/12/2018).

Pria yang juga merupakan mantan panglima TNI itu kehadiran TNI dan Polri sesuai dengan tugasnya untuk memberikan pelayanan publik. Gubernur dan TNI-Polri harus bekerja bahu-membahu, bukannya malah berjalan sendiri-sendiri.

"Menciptakan rasa aman nyaman dan tertib itu bagian dari tugas pelayanan publik oleh Gubernur, dan TNI-Polri adalah instrumen yang bisa diperankan, kok malah minta ditarik. Saya kira usul itu menjadi kurang tepat," kata Moeldoko.

Diberitakan sebelumnya, Lukas Enembe meminta Presiden Joko Widodo menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan tahun baru 2019.

"Saya sebagai Gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga, karena masyarakat mau merayakan Natal," katanya setelah mengikuti rapat paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Kamis (20/12), seperti diwartakan Antara.

Menurut dia, permintaan ini juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, pemkab, dan masyarakat Nduga.

"Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga)," ucapnya kala itu.



Simak juga video 'Tokoh Adat Papua Bersatu Tolak Separatisme':

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/fjp)