Hari Ibu, PPP Minta Pemerintah Beri Proteksi Nyata bagi Perempuan

Jakarta - Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati mengungkapkan penguatan politik perempuan tak berbanding lurus dengan proteksi terhadap perempuan. Padahal kini banyak perempuan yang memiliki posisi strategis di pemerintahan ataupun swasta.

"Peringatan Hari Ibu pada 22 Desember 2018 ini semakin meneguhkan posisi politik perempuan dalam ranah publik. Capaian ini harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan untuk memastikan penguatan politik perempuan," kata Reni dalam keterangan tertulis, Minggu (23/12/2018).

Baca juga: PPP Yakin Perempuan Punya Peranan Besar di Pemilu 2019

Banyak persoalan yang muncul ke permukaan dan mengindikasikan lemahnya perlindungan perempuan. Ia mengatakan masih banyak permasalahan perempuan menjadi korban kejahatan seksual, korban kejahatan siber (prostitusi maupun pornografi), serta korban ketimpangan ekonomi.

Maka ia meminta negara melakukan proteksi nyata terhadap potensi kekerasan yang menimpa perempuan. Salah satunya melalui RUU PKS.

"Kami mendesak pembahasan RUU Perlindungan Kekerasan Seksual (PKS) agar segera dilakukan secara maraton sebagai wujud komitmen negara atas ancaman kekerasan seksual yang mudah dijumpai di lapangan. Kami dorong RUU PKS dapat disahkan pada tahun 2019, sebelum pergantian DPR periode baru," tegasnya.

Reni turut mengimbau pemerintah agar senantiasa mendorong penguatan kualitas perempuan Indonesia dengan menggandeng stakeholder, baik di internal pemerintahan maupun swasta. Khususnya dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital ini.

Penguatan kualitas perempuan Indonesia, katanya, akan berdampak positif bagi penyiapan generasi muda di masa mendatang.

Baca juga: Peringati Hari Ibu, PPP Sebut Nikah Dini Pengaruhi Kualitas Anak

Maka ia pun menegaskan pemerintah harus serius meningkatkan kualitas perempuan Indonesia agar baik dari sisi pendidikan (well educated) dan baik dalam penyerapan informasi (well informed). Khususnya perempuan di perdesaan dan perempuan perkotaan yang terpinggirkan dari sisi ekonomi.

"Penguatan perempuan Indonesia merupakan investasi tak bernilai untuk menyiapkan generasi mendatang karena ibu atau perempuan merupakan sekolah pertama bagi anak-anak. Di sini pula relevansi diktum, perempuan merupakan tiang negara," pungkasnya. (ega/prf)