Sudah Diteken, Aturan Baru Taksi Online Berlaku Mulai Mei 2019

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya telah menandatangani peraturan menteri baru terkait angkutan online. Peraturan baru ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017.

"Saya bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, karena hari ini Pak Menteri Perhubungan telah menandatangani peraturan pengganti PM Nomor 108 Tahun 2017," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (20/12/2018).

Menurut Budi yang menggelar konferensi pers pada Selasa (18/8) itu, peraturan menteri yang baru ini memiliki beberapa kekhususan. Pertama, yang sudah dianulir oleh Mahkamah Agung itu tidak dimasukkan kembali, seperti masalah KIR dan stiker. Tetapi kendaraan yang UMKM atau perorangan masih diakomodasi di dalam peraturan menteri yang baru ini.

"Juga ada beberapa pasal yang kita keluarkan selain yang dianulir oleh MA, yaitu menyangkut masalah SIM A Umum yang ada di dalam UU 22/2009 domainnya ada di kepolisian," jelas Budi saat menyampaikan peraturan menteri baru yang belum mendapatkan nomor tersebut.

Hal lain yang ditambahkan dalam peraturan menteri yang baru ini adalah standar pelayanan minimal (SPM) yang terdiri atas lima poin. Pertama, terkait keamanan, yang merupakan perlindungan kepada pengemudi dan penumpang, serta harus adanya panic button dalam aplikasi. Selain itu, poin keselamatan dan kenyamanan, di mana kendaraan harus bersih dan pengemudi dalam keadaan rapi. Serta poin keterjangkauan dan keteraturan.

Baca juga: Bertahan di Tengah Gempuran Taksi Online

"Ini akan mulai kita berlakukan 6 bulan setelah hari ini ditandatangani oleh Menhub, kurang-lebih pada bulan Mei. Nanti setelah itu akan kita lakukan sosialisasi di daerah-daerah," jelas Budi.

Sementara itu, mengenai kuota, Budi menyatakan, sejak adanya PM 108/2017, para gubernur telah membuat peraturan gubernur terkait kuota.

"Itu tetap berlaku. Namun, terhadap angkutan sewa khusus atau taksi online yang sudah ada saat ini masih kita berikan toleransi untuk melakukan kegiatan. Nanti untuk kuota yang ada antara yang sudah diputuskan gubernur dan kendaraan yang sudah ada," ujarnya.

"Namun sudah kita tegaskan tidak ada penambahan kendaraan baru dari mulai PM ini diputuskan, jadi sekarang sudah tidak boleh menambah kendaraan baru," tambahnya.

Budi mengatakan total keseluruhan peraturan ada 46 pasal, yang tertuang dalam regulasi baru pengganti PM 108/2017 ini.

"Ini lebih sedikit daripada jumlah pasal di PM 108/2017 karena sebelumnya memuat dua, yaitu seputar angkutan sewa khusus atau taksi online dan angkutan sewa tidak dalam trayek atau angkutan wisata. Jadi yang angkutan wisata ini kita keluarkan dari PM yang baru ini," jelas Budi.

Sementara itu, tarif tidak dimasukkan dalam regulasi baru ini karena sudah tertuang dalam peraturan Dirjen yang membatasi tarif menjadi dua wilayah besar di Indonesia, yaitu wilayah I di Sumatera, Jawa, dan Bali serta wilayah II di Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Baca juga: Aturan Baru Taksi Online Segera Terbit, Ini Lho Bocorannya

Budi menjelaskan asal mula dibentuknya regulasi khusus yang akan menaungi ojek sebagai sarana transportasi. Ia mengaku telah mendapatkan masukan dari beberapa pakar dan ahli hukum terkait UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 12 menyatakan bahwa Kementerian dapat mengeluarkan suatu peraturan menteri sepanjang sudah ada aktivitas di masyarakat tapi belum ada aturannya. Sementara itu, dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tidak ada peraturan sepeda motor sebagai angkutan umum.

"Ini kita bukan mau melegalisasi sepeda motor sebagai angkutan umum, tetapi kita akan menormakan tarif, masalah suspend, dan isu keselamatan ojek sebagai sarana transportasi. Ketiga hal inilah yang nantinya akan kita jabarkan untuk ada dalam peraturan menteri," kata Budi.

"Ketiga hal itu yang akan kita prioritaskan untuk dibahas dalam draf untuk meminimalkan konflik tarif antara mitra dan aplikator. Kita juga berikan perlindungan bagi mitranya terhadap masalah keselamatan lalu lintas. Jadi ini bagaimana pemerintah mengajak pengemudi supaya penumpang juga dilindungi dari aspek keselamatannya," tambah Budi.

Baca juga: Aturan Baru Taksi Online akan Disosialisasi Januari 2019

Menurut Budi, setelah pihaknya bertemu juga dengan Korlantas Polri. Pihak Korlantas Polri menyatakan akan mendukung regulasi baru yang mengatur ojek online ini.

"Secepatnya saya akan kita selesaikan," tutupnya.

Sementara itu, akademisi Agus Taufik Mulyono, yang turut memperhatikan angkutan umum, mendukung adanya peraturan baru tersebut. Menurutnya, masyarakat tak perlu curiga kepada pemerintah yang menerbitkan peraturan karena demi keselamatan dan keamanan, baik pengendara maupun masyarakat pengguna.

"Yang diatur oleh negara itu adalah jaminan keselamatan, keamanan. Karena sejak awal kita sudah melarang bahwa ojek sepeda motor itu dijadikan angkutan orang karena menyangkut nyawa. Kalau untuk transportasi barang, oke. Karena kalau terjadi kecelakaan, siapa yang disalahkan, pemerintah? Polisi?" jelasnya.



Tonton video 'Aturan Taksi Online Selesai Desember Tahun Ini':

[Gambas:Video 20detik]

(idr/idr)