"Apa yang kita hadapi, persaingan, persaingan yang ketat terjadi di tingkat bawah. Memang inilah salah satu pemilu terumit yang pernah kita hadapi. Mudah-mudahan nanti Pak Ketua DPR ini bisa undang-undangnya diamendemen kembali, untuk memisahkan pemilu pilpres dengan pileg," kata JK di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena (pileg-pilpres) bersamaan itu susah untuk semua pihak, susah pilpresnya susah pilegnya. Yang jelas, yang mana ini menjadi bagian seharusnya (antara pileg dan pilpres)," ujarnya.
Menurut JK, pileg dan pilpres bersamaan sudah tentu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Selain itu, kemungkinan bocor atau hilangnya suara pemilih dari partai sangat besar.
"Karena itu, perlu kita perbaiki kondisi yang ada, dan pada 5 tahun yang akan datang, kembali ke pola yang sebelumnya," tuturnya.
"Ini penting disampaikan karena, bagaimanapun, dalam pilpres ini secara bersamaan, orang akan lebih banyak perhatiannya pada pilpres dibanding pileg," lanjutnya.
Sebaliknya, ditambahkan JK, pilpres kali ini agak sulit mendapatkan dukungan dari partai-partai. Hal ini karena partai-partai masih lebih fokus pada partainya sendiri untuk meraih suara di pileg.
"Apalagi dengan parliementary threshold yang 4 persen, itu menakutkan untuk banyak partai yang kadang-kadang kecil, sehingga akan mati-matian untuk mengelola partainya sendiri," imbuhnya.
Di sisi lain, menurut JK, masyarakat akan berfokus dan memperhatikan pilpres.
"Sama saja kalau kita munas, apa pun program yang dibuat, yang terpenting diperhatikan orang siapa ketuanya. Begitu juga nanti pada April tahun depan, orang bicara siapa presidennya," ucapnya.
Tonton juga video 'BNPB Sebut Indonesia Rawan Bencana Saat Pemilu 2019':
(nvl/idn)