Wiranto: e-KTP Tercecer Bukan Rekayasa Pemerintah

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan tercecernya e-KTP di sejumlah wilayah di Indonesia bukan rekayasa pemerintah. Dia menyebut pemilu 5 tahun sekali harus jadi pemilu berkualitas.

"e-KTP yang tercecer, yang diperjualbelikan, sekali lagi itu bukan rekayasa pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Pak Presiden Jokowi sudah meminta supaya ASN Netral. TNI-Polisi netral. Dan tidak perlu merekayasa sesuatu dalam rangka pemilu ini," kata Wiranto di Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

"Pemilu ini kan pesta demokrasi. Pesta membuat rakyat senang. Senang karena apa, rakyat diberikan keleluasaan untuk memilih pemimpinnya. Lima tahun sekali diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang punya kualitas, kualitasnya itu bukan adu bakar-membakar baliho bukan adu kekuatan uang, bukan, tapi adu kemampuan," lanjut dia.

Baca juga: Wiranto Minta Kasus Perusakan Atribut PD Tak Dibesar-besarkan

Wiranto mengatakan pentingnya pemimpin berkualitas yang dipilih 5 tahun sekali. Dia mengatakan, kualitas pemimpin harus diinformasikan ke publik.

"Jadi yang kita jual ke masyarakat itu sebenarnya bagaimana kita bisa memberikan penjelasan ke masyarakat tentang figur-figur pemimpin. Apakah itu capres cawapres tentang tadi, yang kita jual itu kemampuannya, kompetensinya, track recordnya, pengalamannya, kemampuannya memutuskan, menyelesaikan masalah. Itu semua saya kira yang harus kita sampaikan ke publik ya," tutur Wiranto.

Dia juga bersyukur jumlah DPT yang sudah ditetapkan sebanyak 192.828.520 jiwa. Dia berharap, pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa negara lebih maju lagi.

"DPT ini sekarang kita syukur alhamdulillah sudah diputuskan final dalam rapat terakhir, DPT-nya itu ada 192.828.520. Udah sah," kata Wiranto.

Baca juga: Wiranto: Jangan Jual Agama untuk Kepentingan Politik

Meski sudah disahkan jumlah DPT sebanyak 192 juta, Wiranto mengatakan akan ada penyesuaian dengan anak-anak yang berusia 17 tahun mendekati pencoblosan. Diperkirakan ada 10 ribu anak yang usianya 17 tahun sebelum April.

"Sudah ada kesesuaian, sudah ada kesepakatan, sudah ada wadahnya, dipersiapkan. Dengan teknik tertentu nanti ada 10 ribuan anak-anak kita yang usianya nanti sebelum April dan setelah ditetapkan DPT ini akan mencapai umur 17 tahun. Berarti dia berhak memilih. Jadi tetap dia nanti punya hak pilih," jelasnya.


Saksikan juga video 'Wiranto Blak-blakan, e-KTP Tercecer Bagian dari Mengacaukan':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/hri)