Para Dokter RSUD di Sulsel Mogok: IGD Buka, Poliklinik Lumpuh

Maros - Puluhan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang Maros, Sulawesi Selatan menggelar aksi mogok kerja. Akibatnya, pelayanan di Poliklinik RSUD lumpuh total. Puluhan pasien yang datang untuk sejak pagi, harus pulang dengan kecewa, karena dokter tidak membuka pelayanan.

Hanya ada beberapa perawat yang terlihat melayani pasien yang terlanjur datang sejak pagi untuk sekadar konsultasi ataupun mengganti perban. Namun, bagi pasien yang harus ditangani oleh dokter spesialis, harus pulang karena semua dokter spesialis ikut dalam aksi mogok itu.

"Yah harus bagaimana lagi, terpaksa pulang saja. Saya dari jam 08.00 WITa antre di sini, tapi tidak ada kejelasan. Kecewa sekali dengan pelayanannya begini. Kasihan kami ini dari jauh, tapi harus pulang kembali tanpa ada kejelasan kapan bisa kembali ke sini," kata seorang pasien, Ratnawati, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Para Dokter Mogok Kerja Tuntut Transparansi RSUD di Sulsel

Selain kecewa karena tidak adanya pelayanan, para pasien juga mengeluhkan tidak adanya kejelasan kapan pelayanan di Poliklinik itu mulai dibuka. Meski begitu, para pasien yang menyaksikan langsung aksi para dokter ini, mengaku prihatin atas carut marutnya pelayanan di Rumah Sakit satu-satunya di Maros ini.

"Kalau soal kecewa yah pastinya, karena tidak ada juga kejelasan kapan pelayanan ini dibuka. Tapi kami juga prihatin melihat hal seperti ini. Kita tidak punya pilihan lain, soalnya di sini hanya ada satu rumah sakit saja. Harapannya mudah-mudahan bisa segera normal," ujar salah satu pasien, Abdul Muin.

Selain mengeluhkan transparansi pengelolaan dana BPJS oleh pihak manajemen RSUD, pihak dokter yang menggelar aksi mogok ini, juga menuding adanya penyelewangan dana BPJS yang mengalir ke sejumlah oknum yang disebut berada dalam Pusat Pengendali Pelayanan Rumah Sakit (P3RS) yang tidak ada dalam aturan.

"Yang kita sepakati bersama itu, pembagian dana BPJS itu 45 persen untuk jasa pelayanan dan 55 persen untuk sarana. Tapi malah ada pemotongan 5 persen di sarana ke P3RS yang tidak jelas itu apa. Jasa pelayanan ini sudah termasuk dokter, perawat, cleaning service dan lain-lain," kata koordinator aksi, dr Syahruni Syahrul.

"Kami mempertanyakan P3RS ini apa, itu kan tidak ada aturannya. 5 persen ini besarloh kalau untuk 20 orang di P3RS itu. Untuk apa mereka dapat. Contohnya, klaim bulan ini misalnya 3,5 miliar, kalau 5 persen dari situkan kan besar sekali. Ini juga tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada," tambahnya.

Baca juga: Korupsi Honor Dokter, Eks Dirut RS di Sumsel Divonis 18 Bulan Bui

Selama ini, menurut pihak dokter, setiap keluhan warga atas kinerja RSUD selalu ditujukan ke pihak dokter. Padahal, pihak dokter merupakan korban dari kebijakan manajemen RSUD yang tidak profesional dan akuntabel. Meski selama ini, pihak dokter selalu mengupayakan mediasi untuk mencari solusi terbaik, namun tidak pernah digubris.



"Aksi ini sebenanrnya adalah puncak kekecewaan kami kepada menajemen yang sangat buruk dalam mengelola rumah sakit ini. Olehnya kami meminta agar Bupati segera melakukan reformasi sistem dan restrukturisasi. Kami juga meminta pihak BPK untuk melakukan audit menyeluruh," ujarnya.

Meski aksi ini diikuti oleh sebagian besar dokter, pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) serta rawat inap, masih tetap normal. Pihak dokter berjanji akan terus melakukan aksi mogok mereka, sampai adanya keputusan dari pihak Pemerintah Kabupaten Maros mengenai tuntutan mereka.


(asp/asp)