Sekum Muhammadiyah: Isu-isu di Pilpres 2019 Pembodohan!

Jakarta - Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai isu-isu yang diperdebatkan kedua kubu capres-cawapres tidak bermutu. Abdul menilai isu tersebut sebagai pembodohan demokrasi.

"Terus terang saja saya melihat perdebatan akhir-akhir ini sangat tidak bermutu. Sangat mengecewakan bagi saya secara pribadi karena tidak ada debat program, tidak ada adu argumentasi menyangkut Indonesia 5 tahun ke depan. Yang ada saling tangkis-menangkis isu, yang sesungguhnya itu sebuah proses yang saya menyebutnya sebagai pembodohan demokrasi," kata Abdul, di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2018).

Baca juga: Toleransi Agama di RI Tahun 2018 Dinilai Lebih Baik Dibanding 2017

Ia mendorong secepatnya paslon capres-cawapres melakukan debat yang substantif terkait program Indonesia 5 tahun ke depan. Menurutnya lebih baik agama dapat berperan mempercepat konsolidasi demokrasi.

"Menurut saya jadi agenda penting sehingga paling tidak mulai Januari ini sudah dimulailah ada debat-debat substantif yang menggambarkan bagaimana Indonesia 5 tahun ke depan dari program para capres-cawapres," ungkapnya.

Baca juga: Waketum PAN Kritik Pernyataan Amien Rais Soal 'Pilpres Armageddon'

Selain itu dia juga menyoroti masyarakat yang bersikap apatis terhadap calon legislatif, masyarakat dinilai berfokus pada Pilpres saja. Padahal calon legislatif dinilai penting untuk penyusunan undang-undang.

"Kalau soal legislatif saya kira masyarakat apatis. Ini menurut saya sebagai pertanda karena peran DPR luar biasa mereka yang membuat UU dan regulasi sehingga kalau terlalu fokus pada presiden dan wakil presiden dan mengabaikan anggota legislatif ini juga bisa jadi malapetaka demokrasi," ungkapnya.

Oleh karena itu dia meminta para tokoh agama ikut berperan meningkatkan peran aktif masyarakat mengikuti proses demokrasi. Serta jangan sampai ada lagi politisasi agama karena saat ini salah satu tantangannya adalah isu politisasi agama.

Baca juga: Pertarungan Jokowi-Prabowo di Jateng dan Peringatan 'Baratayuda' Amien

"Sehingga peran tokoh agama menurut saya perlu untuk kita tingkatkan bagaimana untuk tidak ada politisasi agama tetapi juga tidak boleh ada apatisme umat beragama dalam proses demokrasi," ujarnya.

"Upaya melakukan politisasi agama saya kira menjadi tantangan tersendiri karena memang agama tentu saja bagi bangsa Indonesia sesuatu yang flameable, sesuatu yang bisa sangat mudah memantik permusuhan. Tapi saya kira dengan kematangan keindonesiaan kita dan dengan kohesi keindonesiaan yang kita miliki kemudian kesamaan visi bahwa demokrasi adalah pilihan tepat membawa pada kemajuan menurut saya harus menjadi agenda kita ke depan," ujarnya. (yld/jbr)