"Banyak elite politik yang mengkritisi bahwa petani, nelayan, maupun rakyat di pedesaan tidak membutuhkan infrastruktur. Mereka tidak makan semen dan pasir. Ungkapan ini tidak tepat. Justru karena adanya infrastrukturlah, petani, nelayan, dan rakyat di pedesaan jadi mudah mendistribusikan produknya. Infrastruktur merupakan kunci bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Bamsoet setelah menerima buku 'Kemajuan Infrastruktur Nasional' dari Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (11/12/18).
Penyerahan buku tersebut bisa dinilai sebagai simbolisasi pertanggungjawaban pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia yang diwakili oleh DPR RI. Hadir dalam acara ini hadir antara lain Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menseskab Pramono Anung, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembangunan infrastruktur berhasil membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Karena setiap pembiayaan Rp 1 triliun menyerap 14 ribu tenaga kerja. Sudah lebih dari 7 juta tenaga kerja yang terserap di berbagai proyek infrastruktur," jelas Bamsoet.
Dia memuji kebijakan Presiden Joko Widodo yang melebarkan pembangunan sampai ke wilayah timur Indonesia. Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya Jawa dan Sumatera.
"Jika hanya memikirkan pemilu agar terpilih kembali, Presiden Joko Widodo bisa dengan mudahnya memusatkan pembangunan dan bantuan sosial di Pulau Jawa. Justru beliau melakukan langkah berani dengan membuka akses pembangunan sampai ke Papua," terang Bamsoet.
Selain penyerahan buku 'Kemajuan Infrastruktur Nasional', dalam acara tersebut juga diluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki big data tentang seluruh informasi yang memiliki unsur lokasi di permukaan, di dalam, maupun di atas bumi Indonesia.
"Menjelang 74 tahun kemerdekaan Indonesia, akhirnya kita punya satu peta yang bisa dijadikan acuan dalam mengambil berbagai kebijakan. Geoportal Kebijakan Satu Peta juga bisa menunjang pembangunan infrastruktur dalam hal positioning, localization, surveying, mapping and charting," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Kadin ini menilai adanya Kebijakan Satu Peta diharapkan bisa meningkatkan kualitas penataan ruang baik ditingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dengan demikian, kepastian usaha terkait lokasi, peruntukan, zonasi lahan juga semakin jelas dan memudahkan proses perizinan usaha.
"Saya harap political will pemerintah dalam menjalankan Kebijakan Satu Peta ini tidak kencang di awal tapi mengendur di belakang. Kebijakan ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Melalui Kebijakan Satu Peta, Indonesia sudah menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita sudah mulai bergerak maju," pungkas Bamsoet. (idr/idr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini