Ada Anak-anak Ikut, Penyelenggara Aksi 812 Dipanggil Polisi Malaysia

Kuala Lumpur - Kepolisian Malaysia akan memanggil penyelenggara aksi anti-ICERD atau disebut aksi 812 untuk diperiksa. Pemeriksaan ini disebut terkait laporan adanya anak-anak yang diajak ke lokasi aksi 812 yang digelar secara besar-besaran pada Sabtu (8/12) lalu.

Seperti dilansir kantor berita Bernama, Senin (10/12/2018), Kepala Kepolisian Kuala Lumpur, Mazlan Lazim, menyebut ada dugaan pelanggaran hukum di bawah pasal 4 ayat 2f Undang-undang Berkumpul Secara Damai Tahun 2012. Pasal itu mengatur soal larangan membawa anak-anak ke dalam aksi unjuk rasa.

Baca juga: Politikus UMNO: Aksi 812 Seharusnya Juga Diikuti Warga Non-Melayu

Bagi para pelanggar undang-undang itu bisa terancam hukuman denda hingga 20 ribu Ringgit (Rp 69,4 juta) jika dinyatakan bersalah.

"Pihak penyelenggara akan dipanggil untuk membantu penyelidikan dan sejauh ini, belum ada laporan yang diajukan ke polisi soal kerusakan lanskap selama aksi," ujar Mazlan Lazim kepada wartawan di kantornya.

Pada Sabtu (8/12) lalu, Mazlan melaporkan bahwa sekitar 55 ribu orang menghadiri aksi anti-ICERD di Kuala Lumpur dan semuanya berjalan lancar tanpa insiden. ICERD yang kependekan dari Konvensi Internasional Soal Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras, ini merupakan merupakan Konvensi PBB yang melarang segala bentuk diskriminasi ras.

Baca juga: Najib Razak Kembali Ditangkap Usai Aksi 812 di Malaysia

Para pengkritik konvensi itu khawatir bahwa ratifikasi konvensi itu akan mengganggu hak-hak istimewa etnis Melayu dan mengancam status Islam sebagai agama resmi Malaysia.

Pada 23 November lalu, pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad memutuskan tidak akan meratifikasi ICERD setelah penolakan menyeruak. Pemerintah Malaysia menyatakan akan terus mempertahankan Konstitusi Federal Malaysia yang berisi kontrak sosial yang telah disepakati seluruh ras di Malaysia saat negara itu dibentuk.

Pihak penyelenggara aksi anti-ICERD dilaporkan menggelar aksi untuk menunjukkan terima kasih atas keputusan pemerintah tidak meratifikasi ICERD. Aksi itu didukung oleh dua partai oposisi terbesar Malaysia, United Malays National Organisation (UMNO) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS).

(nvc/ita)