PPP Minta Kemendagri Serius Tangani Masalah-masalah e-KTP

Jakarta - Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebutkan sejumlah masalah terkait KTP elektronik (e-KTP) memang mudah dipolitisasi, khususnya oleh kalangan oposisi. Karena itu, ia meminta Kemendagri lebih berhati-hati.

Baidowi meminta Kemendagri memperbaiki kinerjanya dan merespons semua persoalan e-KTP ini lebih cepat agar tidak dijadikan bahan politisasi.

Baca juga: Polisi Periksa 10 Saksi Soal 2.005 e-KTP Terbuang di Duren Sawit

Namun mengait-ngaitkan sejumlah masalah e-KTP dengan DPT, menurut Baidowi, hanyalah mengada-ada dan mencari perhatian. Terkait e-KTP tak terpakai yang tercecer di Bogor beberapa waktu lalu, misalnya, Baidowi pernah meminta agar dimusnahkan.

Sementara itu, terkait jual-beli blangko e-KTP, menurutnya, ini berasal dari tindak kriminal pencurian yang perlu ditindak secara hukum.

Kinerja layanan e-KTP, termasuk pengadaan blangko hingga pemusnahan e-KTP yang tak terpakai, harus dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan celah kejahatan.

"Kami meminta Kemendagri lebih serius dalam hal pengawasan agar tidak lagi terjadi keteledoran meskipun itu iseng. Apalagi kasus seperti ini mudah dijadikan komoditas politik sehingga harus lebih hati-hati," kata pria yang biasa disapa Awiek ini dalam keterangannya, Minggu (9/12/2018).

Baca juga: Kasus e-KTP Tercecer Selama 2018: dari Bogor hingga Duren Sawit

Baidowi meminta agar masalah e-KTP tidak dikait-kaitkan dengan daftar pemilih tetap (DPT) karena itu terlalu mengada-ada.

"Menghubungkan-hubungkan antara kasus ini dengan isu 31 juta pemilih yang belum masuk DPT hanyalah dibuat-buat untuk mencari perhatian saja. Sebaiknya elite tidak memperkeruh suasana dengan entertaint politis," pinta anggota Komisi II DPR RI ini. (ega/prf)