Peringati Hari Anti Korupsi, KPK Minta Pemkot Bekasi Transparan

Jakarta - Pemerintah Kota Bekasi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah Bekasi diminta untuk transparan soal dana.

Acara ini digelar di car free day kota Bekasi, Jl Jendral Ahmad Yani, Bekasi, Minggu (9/12/2018). Dengan dihadiri langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Kapolres Kota Bekasi Kombes Indarto, hingga Koordinator divisi korupsi ICW, Donal Fariz.

"Kita berkumpul untuk sama-sama memikirkan bagaimana kita bisa mencegah terjadinya korupsi di kota kita kota Bekasi," ujar Agus.

Baca juga: Hari Antikorupsi: Sepak Terjang KPK Gelar 27 OTT Selama 2018

Agus mengatakan pemerintah kota Bekasi diberikan amanah untuk mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Agus meminta anggaran dapat dikelola dengan cara transparan, untuk kemajuan kota Bekasi.

Foto: Pemerintah Kota Bekasi memperingati Hakordia 2018 bersama KPK. (Dwi Andayani/detikcom)

"Keinginan kita semua bahwa amanah yang kita percayakan pada Wali Kota, Wakil Wali Kota dan jajarannya, ketua DPRD dan jajarannya amanah yang kita amanahkan supaya dilakukan dengan benar, amanah itu tercantum dalam APBD kota Bekasi setiap tahunnya," kata Agus.

"Itu hasil dari pengumpulan paling tidak pajak rakyat rakyat Indonesia, rakyat Kota Bekasi, karena itu memang bukan uang Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bukan uang pribadinya Pak DPRD dan jajarannya. Kita sangat mohon itu dikelola dengan baik, itu diperuntukan untuk kemajuan Kota Bekasi," sambungnya.

Baca juga: Ironis! Ini 37 Kepala Daerah yang Terciduk OTT KPK

Agus mengatakan dengan pengelolaan yang transparan, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan. Baik pelayanan publik, hingga layanan perizinan.

Foto: Pemerintah Kota Bekasi memperingati Hakordia 2018 bersama KPK. (Dwi Andayani/detikcom)

"Mestinya layanan itu juga jauh lebih mudah, transparan dan bisa lebih mudah dipertanggung jawabkan. Supaya rakyat mengetahui kita sangat berharap kita berharap semua layanan perizinann, kemudian layanan mereka mendapatkan layanan publik termasuk proses alokasi anggaran," tuturnya.

Sementara itu Walikota Bekasi Rahmat Effendi berharap kasus hukum terkait korupsi tidak terjadi dulu Kota Bekasi.

Baca juga: Mendagri Soal Marak OTT Kepala Daerah: Belum Dingin Sudah Panas Lagi

"Mudah-mudahan kota kita dijauhi pada persoalan hukum yang saat ini sedang mendera para kepala daerah di republik ini," kata Effendi.

Dalam peringatan ini KPK juga melakukan launching whistleblowing system, yang merupakan sistem daring (online) untuk pelaporan korupsi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Launching ini dilakukan dengan simbolis penyerahan kunci.




Tonton juga ' KPK Diminta Jangan Cuma Fokus OTT, Tapi Juga Cegah Korupsi ':

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/dnu)