Di Depan Jokowi, Ketua KPK Laporkan Skor Indeks Persepsi Korupsi

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo melaporkan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Agus juga membandingkan skor CPI Indonesia dengan negara-negara lain.

Agus melaporkan hal tersebut ketika dia menyampaikan sambutan di acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (4/12/2018). Agus menyebut CPI Indonesia mengalami perubahan sejak 1998.

"Jadi hanya empat negara ASEAN yang jumlah penduduknya kompatibel. Sebagai contoh, Brunei CPI-nya lebih bagus dari kita. Jadi, dari 1998, CPI Indonesia itu terendah di Asia, Malaysia, Vietnam, Singapura di atas kita," ujar Agus.

Baca juga: Ketua KPK Tepis Prabowo soal Korupsi di Indonesia Sudah Stadium 4

"Pada waktu itu, CPI kita 20, Filipina 33, Thailand 50, Malaysia 53, Singapura malah keluar dari grafik. Kalau kita lihat perkembangan belum ideal, kita itu mencapai 37 memang di tahun 2016-2017, sejajar tapi kalau kita bandingkan dengan tadi (negara lain), Malaysia dulu tahun 1998 dapat 53 Kemudian Filipina 33 hanya turun satu jadi 32," imbuhnya.

Agus menjelaskan, Indonesia masih jauh lebih baik dibanding negara lain yang jumlah penduduknya sama. Dia menghargai hal itu sebagai kerja keras dari setiap periode pemerintahan.

"Kalau kita bandingkan jumlah negara yang mirip Indonesia jumlah penduduknya. Indonesia perlu kita hargai, ini kerja keras dari pemerintahan sebelumnya zamannya Pak Habibi, SBY, Gusdur, Bu Mega, CPI Indonesia mencapai tertinggi di Indonesia. Indonesia 17, Vietnam 0, Argentina 9. Cina saja, yang koruptornya diberi hukuman mati, pun ada 6, jadi ini patut kita apresiasi," jelasnya.

Baca juga: Data KPK: Sumut Juara Suap, Riau Tertinggi Gelapkan Anggaran Dinas

Dia juga melaporkan soal kegiatan hari ini kepada Jokowi. Nantinya akan ada penandatanganan komitmen antara KPK dan sejumlah partai politik yang hadir. Penandatanganan ini bertujuan agar sistem parpol di Indonesia lebih baik.

"Hari ini kami akan dapatkan komitmen dari partai peserta Pemilu 2019. Mereka akan menegakkan sistem integritas politik di masing-masing parpolnya, ini adalah kajian para akademisi, juga masukan dari teman-teman. Oleh karena itu, saya harap partai menegakkan sistem politik masing-masing di partainya," tutur dia.

Selain itu, dia berbicara mengenai UU Korupsi. Di hadapan Jokowi, dia menjelaskan manfaat dari UU Korupsi yang dinilai harus diterapkan di Indonesia. Sebab, UU Korupsi dinilai KPK mampu menjadi pembatas seseorang dalam melakukan tindak korupsi.

"Kami di KPK berkeyakinan sebetulnya UU korupsi itu aturan dari guidance rakyat. Sebagai contoh, teman-teman yang sudah lakukan, UU Korupsi itu yang namanya conflict of interest antara swasta sama swasta nggak menuntut kemungkinan terjadi," katanya.

Acara Hakordia ini dibuka secara simbolis oleh Presiden Jokowi. Acara juga akan diisi oleh penandatanganan pakta integritas partai politik dengan KPK.

Sejumlah Menteri Kabinet Kerja turut hadir, di antaranya Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkopolhukam Wiranto. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta tokoh partai politik juga hadir dalam acara ini. (zap/knv)