LPI Sebut Reuni 212 Gerakan Politik, Natalius Pigai Tak Sependapat

LPI Sebut Reuni 212 Gerakan Politik, Natalius Pigai Tak Sependapat

Ibnu Hariyanto - detikNews
Sabtu, 01 Des 2018 14:45 WIB
'Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?' di Gado-gado Boplo, Jalan Dr Satrio, Jakarta Selatan. (Ibnu/detikcom)
Jakarta - Aktivis hak asasi manusia (HAM) Natalius Pigai tak sependapat dengan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang menilai Reuni Akbar 212 adalah gerakan politik oposisi. Menurut Pigai, Reuni Akbar 212 merupakan perjuangan umat Islam mencari keadilan.

"Kepentingan untuk memperjuangkan keumatan umat Islam, tujuannya memperjuangkan keadilan untuk umat Islam, tidak lebih tidak kurang, nggak ada hubungan politik," kata Natalius Pigai dalam diskusi publik bertema 'Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?' di Gado-gado Boplo, Jalan Dr Satrio, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018).


Menurutnya, umat Islam kini merasa tidak menerima keadilan dari pemerintah. Untuk itu, Pigai menilai melalui gerakan itulah umat Islam yang merasa belum mendapatkan keadilan menyampaikan pendapatnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dulu Islam jadi bagian pemerintah. Jika pemerintah tidak bisa memberikan keadilan ke umat Islam, berhak dong menyampaikan tuntutannya, harapan keadilan untuk kebaikan bangsa dan negara," tambahnya.

Pigai menilai Reuni Akbar 212 hanya momentum umat Islam kembali berkumpul dan bereuni memperingati aksi 2 Desember 2016. Menurut Pigai, Reuni 212 kali ini kebetulan dilaksanakan saat tahun politik sehingga banyak anggapan gerakan itu untuk kepentingan politik.

"Tidak ada kaitannya dengan gerakan politik karena kebetulan di tahun politik. Ini hanya sekadar Reuni 212 kebetulan terjadi pada besok,"ujar Pigai.


Sebelumnya, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai gerakan 212 kini tidak lagi murni gerakan moral membela Islam. Ia menyebut gerakan 212 itu telah menjadi gerakan oposisi yang menginginkan pemerintah saat ini berakhir.

"Gerakan 212 telah menjadi gerakan oposisi politik yang ingin memperjuangkan kekuasaan dan menghendaki pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Pilpres 2019," kata Boni Hargens.


Saksikan juga video ' Kubu Jokowi Sebut Ada Kampanye Terselubung di Reuni 212 ':

[Gambas:Video 20detik]

(ibh/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads