Anggaran Triliunan Jakpro Dipangkas DPRD, Anies: Belum Final

Jakarta - Penyertaan modal daerah (PMD) yang diajukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam Rancangan APBD 2019 dipangkas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penetapan anggaran itu belum final.

"Begini, ini masih berjalan, bahkan kemarin pun ada yang tanya belum inform. Saya tidak mau mengomentari proses sampai sepenuhnya selesai supaya tidak mengganggu pembicaraan," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2018).

Baca juga: Anggaran Stadion BMW Dipangkas dari Rp 1,6 T jadi Rp 400 Miliar

Anies yakin RAPBD masih ada kemungkinan berubah. Sebab, sampai saat ini rancangan anggarannya belum disahkan menjadi APBD DKI 2019.

"Masih berjalan kok, kalau selama belum final masih ada kemungkinan perubahan," tuturnya.

Jakpro awalnya mengajukan dana Rp 3,2 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019. Anggaran itu kemudian dipangkas karena ditemukan defisit anggaran senilai Rp 16 triliun.

Dalam rapat Banggar di DPRD DKI kemarin, anggaran triliunan Jakpro itu dipangkas. Setelah dibedah, total anggaran yang disetujui DPRD DKI yakni menjadi Rp 700 miliar.

Baca juga: Kadispora Tak Masalah Stadion BMW Dibangun Jakpro

Dana Rp 700 miliar merupakan budget prioritas yang peruntukannya yakni untuk anggaran untuk Stadion BMW sebesar Rp 400 miliar. Kemudian Rp 200 miliar untuk revitalisasi TIM. Dan, Rp 100 miliar untuk pengadaan lahan Rumah Dp Rp 0.

Sebelumnya, Banggar DKI memangkas PMD Jakrpo untuk Stadion BMW yang semula senilai Rp 1,6 triliun jadi Rp 400 miliar. Kemudian, untuk anggaran revitalisasi TIM sebesar Rp 500 miliar jadi Rp 200 miliar. Dan anggaran Rp 648 miliar untuk pengadaan lahan DP 0 rupiah dikurangi menjadi Rp 100 miliar.

Jakpro juga sempat memasukkan anggaran untuk pembelian lahan Eks Kedubes Inggris senilai Rp 500 miliar. Tapi dana itu dicoret.

"Yang untuk pembelian lahan eks Kedubes Inggris kita drop ya," ujar Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Triwisaksana sambil mengetok palu dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Senin (26/11). (idn/idh)