APBD 2019 Defisit, Anggaran Revitalisasi TIM Dikurangi

Jakarta - Buntut defisit anggaran sebesar Rp 16 triliun mengharuskan adanya pemangkasan anggaran pembangunan sejumlah proyek Pemprov DKI tahun 2019. Anggaran awal Rp 500 miliar untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) ikut dikurangi.

Pengurangan anggaran revitalisasi TIM dibahas di rapat Banggar di Gedung DPRD DKI. Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto awalnya mengatakan anggaran Jakpro diprioritaskan untuk kegiatan strategis mulai yakni rumah DP Rp 0, Stadion BMW, dan revitalisasi TIM.

"Kalau soal proritas kita kembalikan ke kegiatan stratgeis, DP 0, stadion, dan TIM," ujarnya.

Baca Juga: DPRD DKI dan Pemprov Temukan Defisit Rp 16 T di APBD 2019

Anggota Banggar DPRD DKI Bestari Barus menilai revitalisasi TIM tahap awal cukup dengan angka Rp 200 miliar. Keputusan itu diambil mengingat ada defisit anggaran lebih dari Rp 10 triliun.

"Tim Rp 200 miliar aja cukup untuk gerakan awal. Kita masih defisit sampai Rp 10 triliun lho," paparnya.

Baca Juga: DPRD DKI Pangkas Dana Talangan Rumah Dp Rp 0 Jadi Rp 350 M

Selain memangkas anggaran revitalisasi TIM, Banggar DPRD DKI Jakarta mencoret dana untuk pembelian eks kedutaan besar Inggris di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat yang ada dalam APBD DKI 2019.

Wakil Ketua Banggar M. Taufik menyoal batalnya pembelian lahan tersebut pada 2016 silam. Dia juga menyebut pembelian lahan eks Kedubes Inggris tidak penting.

"Kan waktu mau beli periode lalu bermasalah. Menurut saya, nggak terlalu penting eks Kedubes Inggris, mau dibikin rusun di situ kurang elok. Saya kira, udahlah, jangan mengulangi yang lalu, nanti kan jadi ramai. Yang lalu aja udah di-drop," kata Taufik.

Baca Juga: Anggaran Stadion BMW Dipangkas dari Rp 1,6 T jadi Rp 400 Miliar

Beberapa anggota Banggar lainnya juga mengusulkan anggaran tersebut untuk didrop sementara. Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Triwisaksana pun mengikuti usulan pencoretan dana pembelian eks Kedubes Inggris.

"Yang untuk pembelian lahan eks Kedubes Inggris kita drop ya," ujar Triwisaksana sambil mengetok palu.

Pemprov DKI sebelumnya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 470 miliar untuk membeli lahan eks Kedubes Inggris itu pada tahun 2016. Pembelian itu batal karena persoalan kepemilikan lahan.

(idn/fdu)