PDIP Pastikan Koalisi Kedepankan Kerjasama, Tidak Tumpang Tindih

Pangandaran - PDI Perjuangan meminta para kader PDIP menyiapkan 3 saksi di setiap TPS. Hal ini guna mengawal bersama Pileg dan Pilpres 2019 yang jujur dan adil.

Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengatakan 3 saksi dari PDIP itu tidak bermaksud untuk menyaingi partai koalisi Jokowi lain. Meski langkah PDIP terlihat berbeda dengan partai lain, ia mengatakan akan tetap bekerja sama dan saling melengkapi sesama partai koalisi.

"Ini yang terus kami lakukan. Jadi kami saling melengkapi satu sama lain. Saksi pun saling bekerja sama di antara partai koalisi," ujarnya di sela kegiatan safari kebangsaan, Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (25/11/2018).

Hasto menyebut setiap partai memiliki segmen yang berbeda, namun pihaknya tetap saling menjaga etika antar partai koalisi Jokowi-Ma'ruf. Ia kemudian menyinggung partai koalisi kubu sebelah yang dinilainya selalu tumpang tindih.

"Ya semua akan kita kawal bersama. Sudah ada kesepakatan bahwa kami tidak bersaing satu sama lain. Saling menjaga etika. Karena partai di koalisi Indonesia kerja punya segmen sendiri-sendiri. Beda dengan yang di sana itu saling overlapping," ucapnya.

"Kalau kami sendiri-sendiri makanya itu memperluas dukungan Pak Jokowi, tahun 2014 Golkar, PKB, PPP belum gabung sekarang sudah jadi ini menambah kekuatan kita bersama," lanjut Hasto.

Baca juga: Didukung Nelayan, PDIP Yakin Target 70 Persen di Pangandaran Tercapai

Sementara itu, ketua DPP PDIP bidang organisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan setiap partai penting untuk membangun partainya dengan baik. Infrastruktur partai harus dimulai dari bagaimana membangun kaderisasi partai.

"Jadi yang paling penting itu masing-masing partai bangun partainya dengan baik. Kami membangun partai kami dengan sebaik-baiknya. Membangun infrastruktur partai. Melakukan kaderisasi. Pelatihan terus menerus. Saya pikir partai lain juga melakukan hal yang sama dengan kita," jelasnya.

Baca juga: PDIP akan Siapkan 3 Saksi per TPS di Pemilu 2019

Kunjungan ini termasuk dalam rangkaian safari kebangsaan kedua yang dilaksanakan oleh partai PDI Perjungan. Perjalanan ditujukan ke 8 titik di wilayah jalur selatan Pulau Jawa. Diantaranya Bandung Barat, Garut, Pangandaran, Cilacap, Magelang, Borobudur, Sleman dan berakhir di Yogyakarta.

PDIP akan Tempuh Jalur Hukum untuk Penyebar Hoax

Presiden Joko Widodo sempat ingin menabok penyebar hoax PKI karena gerah dituduh aktivis PKI. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan selalu menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah penyebaran hoaks.

"Tentu, bagi mereka yang mnyebarkan hoax dan fitnah, bukti-bukti ada. Kemudian kami laporkan ke polisi. Kantor PDIP diserang saja kami menempuh proses hukum," ujar Hasto di sela kegiatan safari kebangsaan di Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (25/11).

Hasto mengatakan jalur hukum merupakan cara yang paling bermartabat untuk menimbulkan efek jera. Penyebaran hoax kata Hasto tak bisa dibiarkan begitu saja, menurutnya dapat merusak sistem demokrasi bangsa.

"Jalan hukum itu jalan yang paling bermartabat dan berkeadilan untuk memberi efek jera, sehingga pertanyaan Pak Jokowi untuk menabok tentu saja dengan jalan hukum," jelasnya.

"Itu tidak bisa dipandang remeh, (hoax) itu adalah racun bagi demokrasi. Itu adalah hoax dan fitnah. Itu juga membunuh kemanusiaan," lanjut Hasto.

Baca juga: Komunitas UMKM di Garut Deklarasikan Dukungan Jokowi-Ma'ruf

Hasto menambahkan, beberapa pernyataan keras Jokowi seperti ingin menabok, sontoloyo, dan genderuwo merupakan upayanya dalam untuk mengajak membangun demokrasi yang sehat.

"Mumpung ini (pemilu) masih panjang, peringatan yang disampaikan Pak Jokowi untuk menggugah seluruh kesadaran anak bangsa, bahwa berdemokrasi adalah cara untuk mencari pemimpin. Siapapun yang terpilih, kami harap ini pemimpin kita semua. Pemimpin itu hanya alat, jangan jadikan pemimpin ini sebagai ajang permusuhan antar anak bangsa," katanya. (nvl/nvl)