Guru Honorer Curhat ke AHY, Soal Gaji Minim dan Diangkat PNS

Kebumen - Ratusan perwakilan guru honorer dari Kabupaten Kebumen, Purbalingga dan Banjarnegara bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka meminta agar nasib mereka diperhatikan dan segera diangkat menjadi PNS.

Pertemuan antara guru honorer K2 bersama AHY dilaksanakan di aula komplek wisata Benteng Vanderwijck, Desa Sedayu, Kecamatan Gombong pada Sabtu (24/11/2018) petang. Ratusan guru honorer tersebut berkeluh kesah tentang nasib mereka yang tidak jelas dan seperti hantu.

"Status kami sebagai guru honorer sampai sekarang tidak jelas, seperti hantu. Kami berjuang dengan mengadakan aksi demonstrasi pada 30 Oktober lalu selama 2 hari, sekitar 80 ribu kami aksi di depan istana," kata Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia, Titi Purwaningsih di sela-sela acara.

Curhatan mereka pun berlanjut hingga membahas masalah upah mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 200 ribu per bulan. Guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi itu meminta Partai Demokrat menyampaikan kepada pemerintah untuk segera mengangkat mereka menjadi PNS.

"Bantu kami untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa masih ada tanggung jawab pemerintah yang belum selesai. Angkat kami menjadi PNS. Puluhan tahun kami mengabdi tapi sampai sekarang tidak ada penghargaan sepeserpun dari pemerintah. Teman-teman kami sudah banyak yang meninggal. Ada yang sudah mengabdi selama 35 tahun yang diberi upah mulai Rp 5.000 sampai sekarang hanya Rp 200 ribu per bulan," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, putra sulung Susilo Bambang Yudhonono itu mengaku akan memperjuangkan nasib guru honorer. Menurutnya, guru merupakan pekerjaan yang paling mulia karena semua pemimpin dan tokoh penting pun lahir karena jasa guru.

"Meski saya bukan caleg, tapi saya akan berjuang untuk mewujudkan apa yang bapak ibu semua inginkan," ucap AHY.

AHY melanjutkan, setidaknya ada 439 ribu guru honorer yang nasibnya hingga kini tidak jelas. Status tersebut tidak hanya berimbas pada guru honorer langsung tapi juga keluarga mereka. Maka keadilan pun harus ditegakkan karena tidak ada perbedaan antara guru honorer dan PNS yang memiliki jam kerja yang sama.

"Jangan ada ketimpangan antara guru honorer dan PNS. Berangkat sama pulang sama tapi gaji beda kan tidak adil. Katanya negara Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indoesia kecuali K2, kan nggak ada kayak gitu. Itulah kenapa, Demokrat akan tetap memperjuangkan guru honorer," pungkasnya.

(bgk/bgk)