.webp)
Pernyataan itu tercetus usai Prabowo berpidato di Indonesia Economic Forum 2018 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018) lalu. Saat itu Prabowo menjawab pertanyaan wartawan asing soal sikapnya mengenai rencana pemindahan Kedubes Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Untuk pemindahan kedutaan, saya belum membaca soal keputusan Australia memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Kita sebagai pendukung Palestina, kita tentu punya pendapat sendiri, tapi Australia juga merupakan negara independen dan berdaulat, maka kita harus menghormati kedaulatan mereka," ujar Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menjelaskan sikap eks Danjen Kopassus itu. Menurut jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, capres nomor urut 02 itu tetap mendukung kemerdekaan Palestina meski tak mau ikut campur soal rencana Australia.
"Pak Prabowo dan Bang Sandi sangat jelas tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Kami mengecam langkah Israel memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem," kata Andre, Jumat (23/11/2018).
Menurut politikus Gerindra itu, tak ada korelasi antara sikap sang ketum dengan pernyataan soal menghormati sikap Australia.
"Berpulang kepada sikap Australia ya, itu dikembalikan kepada Australia. Pak Prabowo mencoba menghormati sikap tetangga kita. Nggak ada hubungan soal bagaimana sikap Pak Prabowo soal Palestina. Nggak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi komitmen Pak Prabowo soal Palestina," tegasnya.
PDIP pun menyindir pernyataan Prabowo itu. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pernyataan Prabowo tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia.
"Kita harus ingat bahwa konstitusi mengamanatkan kepada kita, yang namanya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Bung Karno secara konsisten menyatakan kemerdekaan ialah hak segala bangsa dengan menyatakan sikapnya untuk membela kemerdekaan Palestina seluas-luasnya," ucap Hasto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).
"Karena itulah menjadi pemimpin tak boleh ahistoris seperti Pak Prabowo. Menjadi pemimpin seharusnya berdiri pada sikap konstitusional kita, bahwa kemerdekaan ialah hak kemerdekaan bangsa. PDI Perjuangan sangat terkejut dengan sikap Pak Prabowo yang tidak mempersoalkan pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem," sambungnya.
Pembelaan kembali datang dari pendukung Prabowo. PAN menegaskan pernyataan tersebut bukan berarti Prabowo membela Israel atas Palestina. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut bahkan Prabowo juga memberikan bantuan dana pada aksi bela Palestina.
 Foto: Meutya Hafid bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (Dok Istimewa). |
"Prabowo juga aktif menyuarakan kemerdekaan Palestina, bahkan juga hadir dalam aksi-aksi dan memberikan sumbangan ketika berlangsung aksi bela Palestina," kata Viva.
Sementara itu jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Meutya Hafid menilai pernyataan Prabowo bisa melukai hubungan Indonesia dengan Palestina. Menurutnya, pemindahan kedubes tersebut sebagai bentuk pengakuan Australia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Padahal Yerusalem masih menjadi konflik antara Israel dengan Palestina.
"Ini sama dengan mendukung Penjajahan Israel atas Palestina. Indonesia sepatutnya memprotes rencana tersebut, oleh negara manapun termasuk Australia. Pernyataan Prabowo berpotensi melukai hubungan baik Indonesia dengan Palestina," tutur Meutya.
Kritikan kepada Prabowo juga datang dari TGH M Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB). Menurut mantan Gubernur NTB ini, pernyataan Prabowo itu menafikkan jalinan sejarah perjuangan Palestina yang erat dengan perjuangan bangsa Indonesia.
"Saya sangat menyayangkan statemen Capres Bapak Prabowo Subianto yang menganggap rencana salah satu negara untuk memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem sebagai hak dan kedaulatan negara tersebut, yang dengan demikian harus dihormati," urai TGB.
"Ini bukan sekedar masalah kedaulatan suatu negara sahabat, tetapi ini isu kebangsaan dan keumatan yang selalu menjadi perhatian kita sebagai bangsa," sambungnya.
Wapres Jusuf Kalla pun angkat bicara terkait pernyataan Prabowo. Ia menyebut pernyataan Prabowo merupakan pandangan politik. Menurutnya, masyarakat yang akan menilai soal hal tersebut.
"Tentu ini kan pandangan politik, dan namanya saja oposisi berarti dia tidak perlu ikut pemerintah kan. Nanti masyarakat (akan) menilai, 'oh Partai A begini sikapnya, partai B begini.' Masyarakat (akan) menilai, bukan pemerintah," tutup JK. (elz/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
