Cegah Korupsi Kepala Daerah, Begini Saran Sandiaga

Jakarta - Cawapres Sandiaga Uno bercerita soal besarnya ongkos politik seorang kepala daerah. Menurut Sandiaga, karena ongkos politik yang besar, calon kepala daerah yang tak memiliki dana cukup terpaksa meminjam.

"Kita harus melihat secara esensi. Kan saya pernah mengikuti proses pilkada bahwa ongkos politiknya kan tinggi, kita melihat juga biaya kampanye yang mahal," kata Sandiaga saat ditemui di Setnas Prabowo-Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).

"Para calon, terutama yang baik-baik, terkendala karena nggak memiliki biaya politik atau kalau harus menghadirkan biaya politik dia harus meminjam," imbuhnya.

Baca juga: Mesra-mesraan Prabowo-Titiek di Depan Relawan

Sandiaga menuturkan pinjaman biaya politik itu dipastikan menjadi batu sandungan. Ujung-ujungnya, kepala daerah yang terpilih tapi tak bisa mengembalikan pinjaman membuat suatu kebijakan yang menyimpang.

"Kalau meminjam ini akhirnya jadi nanti batu sandungan. Begitu dia harus mengembalikan pinjaman itu, dikejar-kejar pinjaman. Akhirnya dia dipaksa harus menghadirkan kebijakan-kebijakan yang kolutif," terang Sandiaga.

Sandiaga menyarankan seluruh pihak, yakni pemerintah, partai, masyarakat, dan aktivis antikorupsi, duduk bersama. Jadi bisa diputuskan apakah perlu kebijakan tentang pembiayaan atau pembatasan ongkos politik.

"Karena salah satu yang menjadi primadona kegiatan korupsi ini adalah kepala daerah. Berarti ada siklus yang harus kita putuskan di situ, harus kita solusikan. Semua duduk, partai, birokrasi, masyarakat, aktivis antikorupsi juga duduk," papar Sandiaga.

Baca juga: Sandi soal Dana Kampanye: Ada Sumber yang Belum Bisa Diakses

Sebelumnya, Sandiaga menilai korupsi yang dilakukan kepala daerah berhubungan dengan modal politik. Mantan Wagub DKI itu menilai harus ada pencegahan sejak dini, misalnya dengan pembiayaan atau pembatasan ongkos politik.

"Nah gimana, apakah yang menjadi masalah adalah majunya mesti membayar atau biaya politiknya yang harus kita kurangi? Nah, ini adalah bagian daripada kebijakan publik," papar pasangan capres Prabowo Subianto itu di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).

"Apakah untuk mencalonkan diri itu, misalnya, harus dibiayai, atau kalau mau biaya itu dibatasi, berapa. Nah seperti itu yang akhirnya nanti kita harapkan ada pencegahan korupsi. Jadi nggak terulang," dia menambahkan. (zak/idn)