Mangrove di Teluk Benoa Bakal Ditata Jadi Pusat Studi dan Taman

Denpasar - Kawasan hutan mangrove di Kawasan Teluk Benoa, Bali, bakal ditata menjadi taman mangrove. Tak hanya menjadi taman, kawasan tersebut akan dibangun menjadi pusat studi mangrove.

"Berkenaan dengan penataan Teluk Benoa dan kawasan di Benoa secara keseluruhan ada hutan mangrove, kami akan menjadikan kawasan mangrove ini menjadi taman mangrove yang akan ditata, termasuk Pulau Kutut yang sudah hilang itu, kami akan revitalisasi kawasan mangrove di situ, dan akan dilengkapi pusat studi mangrove ditata secara baik," kata Koster saat rapat gabungan di DPRD Bali, Jl Dr Kusuma Atmaja, Denpasar, Bali, Senin (19/11/2018).

Baca juga: Jawa Timur dan Bali Akan Bersinergi Kembangkan Ekowisata

Koster mengatakan kondisi hutan mangrove di kawasan tersebut sudah sangat memprihatinkan. Banyak tanaman mangrove yang perlu dirawat.

"Supaya bagus, ada jogging track-nya, ada tempat-tempat bermainnya, akan ditata supaya rapi supaya mangrove itu betul-betul baik. Sekarang ini kan yang bolong sudah banyak, sebentar lagi akan dilakukan revitalisasi kembali, yang hampir mati banyak sekali di situ, harus direvitalisasi kembali dan harus ditata. Tidak hanya sampah plastik, tapi sampah secara umum bebas masuk, juga pembangunan ilegal," tuturnya.

Koster mengatakan pihaknya juga sudah menegur Pelindo, yang mengelola di daerah tersebut, agar tidak membangun jasa pariwisata. Dia berharap Pelindo bisa menanami daerah yang kosong dengan tanaman mangrove.

"Kami sudah menegur Pelindo yang sekarang ini di kawasan PT itu dilakukan reklamasi di situ, tidak boleh dibangun jasa pariwisata, hanya boleh dibangun pengisian avtur untuk Bandara Ngurah Rai, terminal. Kedua balai pameran pusat kerajinan rakyat Pemkot Denpasar atau Pemprov Bali di luar itu tidak boleh, harus ditanami mangrove kembali supaya mangrove tumbuh subur di situ," tuturnya.

Baca juga: Tolak Reklamasi Benoa, Mantra-Kerta Kirim Surat ke Jokowi

Koster menyampaikan, wacana ini juga sudah disampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Presiden Jokowi. Menurut Koster, pemerintah pusat mendukung rencana tersebut.

"Sebab, kita tidak punya kawasan mangrove lain. Satu-satunya mangrove yang kita punya ada di kawasan itu. Sudah kami diskusikan dan bisa kami laporkan. Menteri Kehutanan sudah sangat setuju dan Bapak Presiden sangat menyetujui dan beliau mendukung program, dan anggarannya dibantu APBN," pungkasnya. (ams/rvk)