LBH Jakarta Minta Kriminalisasi Warga Kepulauan Seribu Dihentikan

Jakarta - Koalisi Selamatkan Pulau Pari meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan pemeriksaaan terhadap jajaran Polres Kepulauan Seribu. Koalisi itu menilai Polres Kepulauan Seribu diduga melakukan serangkaian kriminalisasi terhadap sejumlah warga Pulau Pari.

"Kami meminta Kapolri memeriksa bawahannya di Polres Kepulauan Seribu yang diduga telah melakukan serangkaian kriminalisasi terhadap aktor-aktor yang vokal menentang perampasan lahan warga Pulau Pari," kata pengacara publik LBH Jakarta Nelson Simamora, di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (18/11/2018

Permintaan itu menyusul adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memvonis Sulaiman bin Hanafi alias Katur, Ketua RW 04, Kelurahan Pulau Pari tidak bersalah atas tindakan pidana menyewakan tanah atau memasuki perkarangan milik Pintarso Adijanto.

Selain Sulaiman, vonis bebas juga diperoleh tiga nelayan warga Pulau Pari, yakni Mustaghfirin alias Boby, Mastono alias Baok dan Bahrudin alias Edo atas tuduhan melakukan pungli di Pulau Pari. Nelson mengatakan Sulaiman, Boby, Baok dan Edo merupakan korban kriminalisasi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini jajaran Polres Kepulauan Seribu.

"Upaya kriminalisasi itu upaya pelemahan gerakan penolakan warga terhadap upaya perampasan lahan oleh konglomerat. Upaya itu sayangnya tidak berhasil, upaya ini dilakukan dengan tangan kekuasan negara.Upaya itu harus dihentikan," ujar Nelson yang juga Kuasa Hukum warga Pulau Pari.

Menurut Nelson, upaya kriminalisasi terhadap warga Pulau Pari belum selesai. Ia menambahkan saat ini masih ada warga yang diperiksa dan statusnya tidak jelas serta sejumlah perempuan mendapatkan ancaman, intimidasi dan dituduh menyerobot tanah serta disomasl dengan ancaman pidana oleh perusahaan.

"Semua pemeriksaan maupun somasi didasarkan pada sertifikat-sertlfikat yang muncul tiba-tiba tahun 2014-2015 yang mencapai 90 persen dari luas Pulau Pari," tambah Nelson.

Padahal, menurut Nelson, hasil pemeriksan Ombudsman RI sertifikat-sertifikat yang muncul pada tahun 2014-2015 di Pulau Pari maladministrasi. Total Ada 62 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Baca juga: Ketua RW Dikriminalisasi, Warga Pulau Pari Demo PN Jakarta Utara

"Kita juga mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk mencabut sertifikat-sertifikat milik perorangan maupun korporasi di Pulau Pari yang terbit pada 2014-2015," ucapnya.

Baca juga: Saingan Makin Banyak dan Berinovasi Jadi Tantangan Bisnis Gibran dan Kaesang

(ibh/dnu)