Tingkatkan Kualitas Layanan, RSUD Dr Moewardi Manfaatkan Aplikasi

Jakarta - RSUD Dr Moewardi mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Menurut Kepala Subbag Humas RSUD Dr Moewardi, Eko Haryanto, pihaknya akan terus membangun zona integritas dan berkomitmen mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Ini juga sebagai bentuk komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam pemberantasan korupsi dan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas, transparan, murah, mudah, dan cepat," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/11).

Baca juga: KemenPAN-RB Puji Reformasi Birokrasi di Pemprov Jateng

Dijelaskan Eko, untuk meningkatkan pelayanan, pihaknya memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Layanan dipermudah melalui aplikasi e-dokter berbasis Android, kemudian e-farmasi, e-laboratorium, e-rekam medik, dan pendaftaran online.

Ditambahkannya, berdasarkan hasil survei eksternal kepada masyarakat pengguna layanan, Indeks Persepsi Pelayanan Publik di RSUD Dr Moewardi yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 3,343. Sementara Indeks Persepsi Antikorupsi bernilai 3,8 dengan skala maksimal 4.

Hasil tersebut diperkuat dengan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017, yang menetapkan rumah sakit tersebut sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi.

"Dalam pengendalian gratifikasi, RSUD Dr Moewardi telah menerapkannya secara khusus. Selain melalui wajib LHKPN dan LHKASN, mekanisme pemberian sponsorship bagi dokter harus melalui telaah Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Dalam membuat resep obat, dokter tetap diminta menyesuaikan dengan formularium terapi RS yang telah direkomendasikan oleh bagian farmasi," terang Eko.

Dia membeberkan, untuk mencapai predikat WBBM, ada dua komponen yang dinilai, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil, dengan target yang telah ditetapkan. Komponen pengungkit terdiri atas Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Baca juga: Top 10 Pengelolaan Pengaduan, Jateng Raih Piala Anggakara Birawa

"Melalui enam komponen itu, diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil. Penetapan unit kerja sebagai WBBM dilakukan Menteri PAN-RB pada Desember mendatang," tandas Eko.

Untuk itu, RSUD Dr Moewardi telah menjalani verifikasi dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI awal November lalu. (ega/idr)