"Ini efek 'one man show'-nya Gerindra, ketika posisi-posisi strategis alat pemenangan pemilu disapu bersih, saat itu juga Gerindra tidak memiliki bargain position untuk memaksa teman-teman koalisi," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, kepada wartawan, Jumat (16/11/2018).
Menurutnya, bergabungnya PD ke koalisi Prabowo-Sandi terkesan dipaksa. Sebab, jika PD tidak berkoalisi ke salah satu kubu pada Pilpres 2019, mereka tidak diperbolehkan mengusung capres pada Pemilu 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
"Karena proses awal kawin paksa, wajar selalu terjadi ribut-ributlah. Kedua, kenapa SBY sampai membalas omongan Ahmad Muzani? Prabowo dan Gerindra tidak memiliki suatu alat untuk mem-pressure PD karena posisi strategis di kampanyenya Prabowo disapu bersih Gerindra," bebernya.
Sementara itu, peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menerangkan, jika polemik ini tidak diselesaikan, bisa saja suara basis-basis pendukung PD berbalik arah mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Arya menyarankan Prabowo segera bertemu dengan SBY untuk menyelesaikan polemik ini.
Baca juga: Apa Janji Prabowo ke SBY? |
"Posisi PD yang seperti itu mempengaruhi pilihan politik kader PD. Itu bisa berakibat tidak loyalnya pemilih PD ke Prabowo Subianto. Setelah beberapa pernyataan yang memberikan keleluasaan menentukan pilihan, pemilih PD bisa migrasi ke Jokowi. Efek koalisi mereka akan kehilangan suara dari pemilih PD dan itu harus diselesaikan secara adat antara Prabowo dan SBY," kata Arya dalam kesempatan terpisah.
Sebelumnya, SBY menjawab soal janji kampanye yang disinggung Ahmad Muzani. SBY mengaku terpaksa menanggapi pernyataan Muzani.
SBY menyayangkan pernyataan Muzani yang terkesan 'bernada sumbang'. Menurutnya, tak seharusnya koalisinya itu menuding dan menyalahkan pihak lain.
"Daripada menuding dan menyalahkan pihak lain, lebih baik mawas diri. Mengeluarkan pernyataan politik yang 'sembrono' justru merugikan *SBY*," tulis SBY melalui akun Twitter-nya, Kamis (15/11).
Tidak hanya itu. Wasekjen PAN Faldo Maldini juga mengakui ada pihak yang tidak positif di sekeliling Prabowo.
"Banyak yang tidak positif, hampir semua malah. Namanya kita penantang ya harus negative campaign, itu konstitusional. Data-data capaian pemerintah sekarang kita pelajari semua. Semua target tidak ada yang tercapai kok, cuma paling inflasi, itu pun kalau mau dibedah lagi, kami nemu banyak masalah lagi. Negative campaign itu semangatnya akademik, mencari yang terbaik," ujar Faldo kepada wartawan, hari ini.
Namun pernyataan Faldo dibantah Gerindra. Menurut Gerindra, justru lingkungan sekitar Prabowo mengingatkan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) memenuhi janji-janji yang disampaikan pada Pilpres 2014.
"Jadi nggak ada. Jadi dalam kampanye harus dibedakan negative campaign dan black campaign. Yang tidak boleh black campaign. Kalau negative campaign dimungkinkan. Masyarakat harus tahu latar belakang masing-masing paslon, apakah paslon ini benar WNI, apakah PKI atau bukan, apakah korupsi atau tidak, apakah punya kompetensi atau tidak," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria saat dihubungi, hari ini. (dkp/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini