"Program-program pedesaan yang akan dibicarakan, (disusun) untuk menghasilkan suatu program, di mana pembangunan desa akan seimbang dengan penghsilan mereka (masyarakat desa) apabila terjadi urbanisasi di perkotaan," kata JK saat memberi arahan di Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 di The Sultan Hotel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/11/2018).
JK menjelaskan, pemerintah menginginkan agar dana desa yang diberikan dapat betul-betul dirasakan masyarakat melalui pembangunan desa. Dana desa diberikan awalnya untuk tetap menjaga budaya gotong royong masyarakat desa, khususnya dalam membangun desanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan upah minimum sekarang ini regional, maka pendapatan buruh akan lebih besar daripada pendapatan petani. Kalau di sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, upah minimum hampir mendekati Rp 4 juta, (ada yang) Rp 3,8 juta, Rp 3,9 juta perbulan," ungkap JK.
"Sedangkan untuk menjadi petani sawah dengan (luas) lahan yang hanya 0,3 hektar dikerjakan oleh 3 orang keluarga, itu dengan penghasilan kurang lebih Rp 15 juta per tahun maka penghasilan orang itu di bawah (upah buruh industri di kota). Otomatis mereka akan memilih bekerja di industri yang gajinya Rp 3 juta," lanjutnya.
Untuk itu pemerintah khususnya melalui dana desa, akan berupaya meningkatkan pembangunan desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian di desa.
"Produktivitas (pertanian) itu hanya bisa dilakukan apabila di desa juga pengarian baik, jalan baik, supaya kemudian pasca panennya baik. Atau pun bahwa akhirnya produktivitas naik, pendapatan masyarakat naik. Selama pendapatan masyarakat itu lebih rendah dibanding daripada UMR maka akan terjadi urbanisasi sehingga desa sepi," jelasnya. (nvl/rna)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini