PSI Tak Dukung Perda Syariah yang Intoleran, Ini Tanggapan JK

Jakarta - Ketua Umum PSI Grace Natalie tidak mendukung peraturan daerah (perda) mengenai agama yang dinilai dapat berimbas pada intoleransi. Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) sependapat.

"Banyak orang mengatakan begitu, tapi perda agama itu apa, yang mana," ucap JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).

Baca juga: Ultah Ke-4, PSI Siap Jaga 'Bro Jokowi' di DPR

JK mengatakan urusan agama itu merupakan akidah atau keyakinan yang tidak perlu diatur melalui perda. Aturan agama, menurut JK, sudah tertuang dalam kitab suci masing-masing.

"Ibadah juga tidak perlu ada aturannya. Karena salat, puasa kan tidak ada aturannya, hanya zakat diatur untuk bagaimana orang bayar zakat mengurangi pajak. Kalau haji hanya bagaimana ngatur membayarnya kalau orang naik haji. Tidak ada yang menyangkut itu. Jadi yang mananya yang anggap perda agama, yang mananya?" ujar JK.

Sebelumnya, pada HUT PSI ke-4, Grace mengatakan PSI akan mencegah diskriminasi dan tindakan intoleransi. Selain itu, menurut Grace, saat ini tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa.

Baca juga: Jokowi: Ada dari Dalam Negeri Yang Menakut-nakuti Rakyat

"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di negeri ini," kata Grace Natalie di ICE BSD Hall 3A, Tangerang, Minggu (11/11).

"Partai ini tidak akan pernah mendukung perda Injil atau perda syariah, tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa," sambungnya. (nvl/dhn)