Seperti dilansir Reuters, Selasa (13/11/2018), hal ini dilontarkan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, yang juga State Councillor saat ditanya apakah China akan mengizinkan pemantau internasional memeriksa kamp-kamp yang dipakai menahan warga minoritas muslim Uighur.
Negara-negara Barat seperti Kanada, Prancis, Jerman dan Amerika Serikat (AS) telah menyerukan agar China menutup kamp-kamp di Xinjiang, yang disebut oleh para aktivis menjadi tempat penahanan 1 juta warga Uighur dan warga minoritas muslim lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Otoritas China sebelumnya menyebut Xinjiang menghadapi ancaman dari militan dan kelompok separatis. Mereka menolak semua tuduhan soal penganiayaan dan menyangkal adanya penahanan massal.
Setelah sempat menyangkal, otoritas China akhirnya menyebut bahwa beberapa orang yang bersalah atas pelanggaran ringan dikirimkan ke pusat-pusat pelatihan 'kejuruan'untuk diajari keterampilan kerja dan pengetahuan hukum yang bertujuan mengurangi militansi.
Usai bertemu Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, Wang Yi melontarkan harapannya agar orang-orang bisa memahami dan mendukung upaya pemerintah daerah Xinjiang dalam memerangi terorisme, mengakhiri penyebaran ekstremisme dan mewujudkan stabilitas sosial.
"(Orang-orang) Seharusnya tidak mendengarkan gosip atau rumor karena pemerintah daerah Xinjiang, tentu, yang paling memahami situasi di Xinjiang dan bukan orang lain atau organisasi-organisasi," tegas Wang Yi.
"Upaya-upaya itu sepenuhnya sejalan dengan arahan yang diambil komunitas internasional dalam memerangi terorisme, dan merupakan bagian penting dari pertempuran global melawan terorisme," sebutnya.
"Jika kita bisa melakukan pencegahan, maka akan menjadi tidak mungkin bagi terorisme untuk menyebar dan mengakar," ujar Wang Yi.
Laporan penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap Uighur dan warga muslim lainnya di AS telah membuat otoritas AS mempertimbangkan sanksi-sanksi terhadap para pejabat dan perusahaan terkait dugaan pelanggaran HAM.
Para peneliti menekankan bahwa anggaran pembangunan terkait keamanan di Xinjiang meningkat tiga kali lipat pada tahun 2017. Selain itu, meskipun ada kampanye 'pelatihan kejuruan', data pemerintah Xinjiang menunjukkan jumlah pekerja tidak mengalami peningkatan.
(nvc/ita)