Musrenbang RPJMD Jabar Diwarnai Aksi Interupsi Direktur Walhi

Bandung - Musrenbang RPJMD Jabar 2018-2023 diwarnai intrupsi dari Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdan. Dia memprotes acara yang digelar karena hanya bersifat seremonial tanpa mengakomodir masukan masyarakat.

Acara Musrenbang digelar di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (13/11/2018) dari pukul 10.00 WIB dan selesai sekitar pukul 13.00 WIB. Sejumlah pejabat pusat dan daerah hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Menteri Pariwisata Arie Yahya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan pejabat lainnya.

Satu persatu pejabat menyampaikan paparannya, mulai dari Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata Arif Yahya dan beberapa pemateri lainnya.

Saat semua pejabat selesai memberikan paparan, secara terbuka Dadan melakukan intrupsi terhadap acara Musrenbang yang digelar. "Intrupsi pembawa acara," teriak Dadan sambil mengacungkan sejumlah berkas yang dibawanya.

Belum sempat menyampaikan aspirasinya, dia langsung digiring ke luar Ball Room sebagai tempat acara oleh petugas. Di luar Ball Room Dadan kemudian dibawa keluar hotel oleh petugas keamanan hotel dan beberapa pihak lainnya.

Berdasarkan rilis yang diterima, dia sengaja memprotes Musrenbang RPJMD 2018-2023 Jabar. Dia melihat acara tersebut hanya sebatas pemenuhan tuntutan Undang-Undang yang prakteknya hanya mengakomodir kepentingan pemerintah pusat dan investor, bukan aspirasi Masyarakat Jabar.

"Pelaksanaan Musrenbang RPJMD telah kehilangan esensi, nilai dan prinsip musyawarah. Gubernur tidak memberikan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi aktif menyampaikan gagasan dan usulan program," ucapnya.

Dia menyebut, pelaksanaan Musrebang hanya sebuah seremonial. "Musrenbang RPJMD hanya seremonial, tidak membahas dokumen rancangan awal RPJMD Jabar lima tahun ke depan. Secara lebih detail hanya berisi pemaparan arahan-arahan pemerintah pusat, tidak membuka ruang dialog sehingga Musrenbang RPJMD 2018 dinyatakan cacat substansi," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil membantah bila RPJMD 2018 yang dibuatnya tidak mengakomodir masukan masyarakat. Berbagai program yang tertuang dalam RPJMD itu merupakan kumpulan dari aspirasi warga.

"700 program yang saya sampaikan di panggung adalah aspirsai warga. Bukan programnya Pak Ridwan Kamil. 500 keterwakilan ada 10 profesor, ada doktor, master semua ditampung. Jadi tidak ada istilah tidak terwakili. Ini hanya masalah cara. Forum di sini forum pemaparan dari nasional," ucapnya.

Emil menyatakan, akan mencoba memfasilitasi semua gagasan yang datang dari masyarakat termasuk dari Walhi. Dia tidak ingin pembangunan yang dilakukan dinilai tidak mengedepankan aspirasi masyarakat.

"Jadi kalau ada yang kurang-kurang tinggal saya terima, saya masukan nanti kita bahas, enggak ada masalah. (Masukan) Walhi enggak ada masalah, Walhi kan stakeholder juga. Tidak harus dengan cara-cara seperti itu saya kira," ujarnya.

(mso/err)