"Kita sudah mengingatkan sejak awal kepada pemerintahan untuk tidak mengesampingkan pembangunan manusia. Dan kita sayangkan baru mulai diangkat sebagai prioritas pada tahun ini yang notabene adalah tahun politik," ujar perempuan yang akrab disapa Sara itu dalam keterangan tertulis, Selasa (13/11/2018).
Baca juga: PDIP Hapus 'Raja Jokowi' |
Sara mengatakan Indonesia masih tertinggal cukup jauh dari segi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan data Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), kata dia, sistem pendidikan Indonesia ada di peringkat ke-62 dari 72 negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyebabnya bukan soal anggaran, karena kita mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Ini semua terjadi karena permasalahan manajemen, kualitas sistem pendidikan, dan kurangnya dukungan peningkatan kualitas pengajar," katanya.
Selain itu, menurut Sara, kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak dibarengi peningkatan kualitas hidup di Indonesia ditunjukkan dari melambatnya angka penurunan kemiskinan di Indonesia. Pemerintahan Jokowi, katanya, memiliki kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin paling lambat sejak hampir dua dekade terakhir, yakni 0,51 juta jiwa per tahun.
Politikus Gerindra itu mengatakan angka tersebut lebih lambat ketimbang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2 periode masa jabatan SBY sebagai presiden, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 0,72 juta per tahun pada periode pertama dan 0,96 juta jiwa per tahun pada periode kedua.
"Kecepatan penurunan kemiskinan pemerintahan ini juga kalah dengan Bu Megawati, yakni 0,57 juta, apalagi dengan Gus Dur, yang mencapai 5,05 juta jiwa per tahun," ujar Sara.
Oleh sebab itu, kata Sara, Prabowo-Sandiaga telah menyiapkan sejumlah program yang berfokus pada pembangunan multidimensi di Indonesia. Dia memastikan pembangunan akan berjalan di semua sektor secara berkesinambungan.
"Pembangunan semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Termasuk soal bantuan sosial di mana kelemahan kita adalah soal tidak akuratnya data penerima, itu harus kita bereskan dalam waktu cepat," ungkapnya.
Menurut Sara, pembangunan multidimensi tersebut mendesak segera dilakukan guna menghadapi bonus demografi pada 2030. Pembangunan itu nantinya akan meliputi perbaikan gizi anak, peningkatan sistem pendidikan, penguatan ketahanan energi (terutama terbarukan) dan sistem pertahanan, serta kebijakan mengatasi masalah lingkungan.
"Multidimensi pembangunan bangsa harus menjadi prioritas, bukan single dimensi seperti yang saat ini berjalan, yakni infrastruktur. Kita harus segera berbenah dengan tepat dan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden mampu menjawab tantangan dengan solusi yang sesuai," pungkas Sara. (mae/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini