'Merah-Putih' di Logo PKB Bikin Cak Imin Dipolisikan

Jakarta - Kan Hiung mempolisikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Gara-garanya, dia merasa Cak Imin--sapaan Muhaimin--melakukan penodaan atau penghinaan terhadap bendera negara.

Kan Hiung menganggap Cak Imin telah melakukan penghinaan bendera negara karena menempelkan logo PKB di bendera yang dianggapnya bendera negara. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen PKB) Daniel Johan menegaskan, bendera berwarna merah putih yang dipersoalkan Kan Hiung bukanlah bendera negara.

"Apanya yang mau dilaporkan? Tidak ada yang dilanggar. Jelas dan clear bahwa itu bukan bendera kebangsaan Merah Putih, sangat berbeda," kata Daniel saat dimintai tanggapan detikcom, Kamis (8/11/2018).

Baca juga: Cak Imin Dipolisikan soal Logo di Bendera Merah Putih, Ini Kata PKB

Daniel meyakini laporan terkait bendera itu tidak akan berlanjut. Sebab, bendera berwarna merah-putih yang di dalamnya terdapat logo PKB itu menurutnya bukan bendera negara.

Anggota DPR itu menegaskan, bendera negara punya kriteria dan ukuran yang spesifik. Bendera berwarna merah dan putih yang tertempel logo PKB tak punya ukuran jelas dan bentuknya cenderung bukanlah bendera negara.

Baca juga: Cak Imin Dipolisikan Terkait Logo PKB di Bendera Merah Putih

Menurut Daniel, akan bahaya jika bendera yang ada logo PKB itu dianggap sebagai bendera negara. Sebab, dengan menganggap bendera itu bendera negara, ciri-ciri bendera negara telah berubah.

"Bahaya kalau dianggap melanggar karena sama saja menganggap bendera kebangsaan Indonesia sudah berubah, tidak rata merah-putih lagi. Nanti produk-produk konsumsi yang merah-putih bisa bubar atau sebaliknya, bendera kebangsaan dianggap bentuknya sudah berubah seperti produk-produk konsumsi tersebut," papar Daniel.

Laporan terhadap Cak Imin sebelumnya dilayangkan Kan Hiung pada Kamis (8/11) kemarin di Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Kan Hiung juga melaporkan Wasekjen PKB Daniel Johan, Ketua PKB Jawa Timur, dan Ketua PKB Kabupaten/Kota Jember. Laporan tersebut diterima dengan nomor surat STTL/1181/XI/2018/BARESKRIM. (gbr/bag)