Soal Draf Aliansi, PKB: Prabowo Jadikan Ulama Kendaraan Politik

Jakarta - Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebut Prabowo Subianto tak pernah merespons 'draf aliansi' dari para ulama. Bila hal itu benar, PKB menilai Prabowo sekadar menjadikan ulama kendaraan politik.

"Kalau benar apa yang disampaikan Pak Yusril soal draf aliansi bareng ulama itu tidak direspons Pak Prabowo, berarti Pak Prabowo betul-betul sudah menjadikan ulama sebagai kendaraaan politiknya. Memanfaatkan ulama untuk politiknya," ujar Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Kamis (8/11/2018).

Karding menjelaskan, dalam koalisi, masing-masing pihak yang terlibat harus mendapatkan manfaat yang setara. Dia mendukung langkah Yusril untuk menghindari pemimpin yang tak tepat janji.

"Dalam kolaborasi semua orang atau lembaga yang bergabung harus mendapatkan manfaat dan keuntungan yang sama, sehingga tidak boleh ada satu kelompok saja yang untung sementara yang lain rugi," ujar Karding.

Baca juga: Ini Draf Aliansi dari Ulama yang Kata Yusril Tak Direspons Prabowo

"Sikap Pak Yusril sudah benar bahwa harus menghindari pemimpin yang tidak komit dan hanya mementingkan kelompoknya sendiri," lanjut dia.

Karding lantas membandingkan sikap Prabowo dengan Joko Widodo. Jokowi, sebut dia, menghormati ulama dengan memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres.

"Kalau Pak Jokowi yang selama ini dituduh anti Islam dan kriminalisasi ulama justru menjadikan wakilnya dari ulama. Tentu rakyat perlu tahu akan hal ini," tegas Karding.

Baca juga: Kejutan Lanjutan dari Yusril Ihza Mahendra

Draf aliansi ini disinggung Yusril soal koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Draf aliansi dari ulama ini tidak direspons Prabowo.

Yusril mengungkit 'draf aliansi' itu guna menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman yang mempertanyakan pernyataannya soal pemilu di Indonesia dan di Malaysia. Menurutnya, wajar saja dirinya berbicara tentang koalisi Prabowo dan membandingkannya dengan pemilu di Malaysia.

"Tidak pernah saya menyamakannya, tetapi dalam hal membentuk 'koalisi' (yang sebenarnya tidak ada dalam sistem presidensial), perbandingan dengan Malaysia itu akan banyak membantu dalam menyusun 'koalisi' dalam pemilu serentak di Indonesia," kata Yusril.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku tak pernah mengetahui tentang 'draf aliansi' itu. "Saya nggak pernah baca ya. Saya nggak pernah dengar ada draf itu dari Pak Yusril atau dari PBB," kata Muzani. (tsa/fdn)