"Itu kan sudah dikatakan sama ketua DPD bahwa kita mengamankan kebijakan Ketua Umum, Pak Prabowo. Yang dimaksud mengamankan kebijakan adalah untuk PKS, saya selalu mengatakan PKS yes, untuk orangnya dilakukan fit and proper, kan nggak ada masalah, masalahnya di mana? Yang penting kan PKS, PKS kan banyak kader-kader terbaik. Harapan saya pribadi sama ama yang disodori tim seleksi ini bagus-bagus aja, masalahnya di mana?" kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif saat dihubungi detikcom, Rabu (7/11/2018) malam.
'Protes' dari PKS soal fit and proper test kursi Wagub DKI itu dilontarkan oleh Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani). Saat itu, Sani bilang, mekanisme tersebut dianggap menunjukkan komitmen 'setengah hati' Gerindra menyerahkan kursi DKI 2 ke PKS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Sandiaga Hormati Wagub DKI Diisi Kader PKS |
Ditambahkan Syarif, untuk tim fit and proper test dari Gerindra M Taufik sendiri yang bakal menunjuk. Syarif yakin tim tersebut sudah terbentuk.
"Kalau Pak Taufik maunya (tim) orang yang ahli, yang paham tentang kepartaian. Kayaknya (tim) sudah dikantongin, tapi saya belum tahu, ada dua orang dari (Gerindra) DKI, Pak Taufik yang nunjuk," jelasnya.
"itu pembicaraan nanti, paling penting jalankan dulu mana yang terbaik. Kita tidak ingin mengandai-andai lebih jauh," ucap dia.
Sebelumnya, Sani menganggap keputusan adanya fit and proper test tidak tepat. Mekanisme ini dinilainya calon yang diusung PKS tidak capable.
"Ini artinya calon yang diajukan PKS dianggap tidak proper, tidak capable sehingga harus ada fit and proper test dulu. Seharusnya hanya memperkenalkan, bukan tes. Masalah dulu pas Pak Anies dan Pak Sandi dicalonkan oleh PKS dan Gerindra emang ada fit and proper test? Pak Prabowo, Pak Sandi ada badan fit and proper test? Berarti ada keraguan. Seharusnya diperkenalkan PKS ke Gerindra, terus diajukan ke DPRD," kata Sani di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/11). (idn/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini